Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan/Net
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, diterbitkan bukan untuk menghapus pupuk subsidi untuk petani.
Begitu ditegaskan oleh anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. Menurutnya, peraturan tersebut tidak sama dengan pencabutan subsidi, sebaliknya malah untuk melindungi petani dengan adanya poin Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Tidak sama dengan pencabutan subsidi. Subsisinya tetap ada. Penetapan HET penting agar harga tebus pupuk subsidi tidak dimainkan," ujar Daniel Johan kepada wartawan, Sabtu (27/8).
Selain itu, dijelaskan Daniel, adanya aturan tersebut juga memberikan dasar hukum untuk pengawasan pupuk subsidi agar lebih ketat. Sehingga, jika ada pelanggaran bisa langsung ditindak dengan tegas.
"Oknum yang menjual pupuk subsidi di luar HET harus diberi sanksi berat. Pemerintah harus tegas dan melakukan pengawasan ketat," tuturnya.
Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, penetapan Permentan 10/2022 bertujuan untuk melindungi petani. Utamanya, untuk memberikan jaminan agar pupuk subsidi tidak langka di pasaran.
Soal Permentan 10/2022 yang juha mengatur jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani, yaitu Urea dan NPK. Ditambahkan Daniel, dua jenis pupuk ini dipilih karena merupakan unsur hara makro esensial yang dibutuhkan oleh lahan pertanian di Indonesia.
Meski begitu, dia memastikan, tidak menutup kemungkinan akan ada evaluasi ke depan. Terutama, bila itu menyangkut dengan dampaknya pada produksi pangan di Tanah Air.
"Dalam satu tahun ke depan harus ada evaluasi. Jika produksi pangan drop, maka harus dikembalikan pada porsi menu pupuk subsidi awal," pungkasnya.
