Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur/Ist

Politik

Tunggu Restu Kemendagri, Anies Segera Cabut Pergub Era Ahok soal Penertiban Lahan

KAMIS, 25 AGUSTUS 2022 | 23:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jelang purnatugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali meresmikan hunian berkualitas dan terjangkau untuk warga ibukota. Teranyar, Anies meresmikan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur.

Kampung ini dibangun Anies secara khusus untuk warga Bukit Duri yang terkena dampak program normalisasi Sungai Ciliwung. Warga eks Bukit Duri menjadi korban gusuran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada akhir 2016 silam.

Kepada warga, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, pembangunan di Jakarta ke depan tidak boleh ada unsur kekerasan dengan mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang baik dengan warga.


"Ke depan kita pastikan bahwa semua rencana pembangunan yang dikerjakan harus bisa dikomunikasikan dan diberikan jalan keluar untuk rakyat agar bisa seperti ini," katanya, seperti dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menegaskan, akan mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

Adapun pencabutan Pergub yang diterbitkan era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu sedang dalam proses di Kemendagri.

"Sudah dalam proses pencabutan, tinggal menunggu saja dari kementerian. Karena kita ada namanya proses harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

Saat ini, Anies tengah menyiapkan Pergub baru yang salah satu poinnya adalah peniadaan intimidasi dan kekerasan dalam proses pembangunan. Namun, usulan itu masih harus menunggu persetujuan dari Kemendagri sebelum diterbitkan.

"Kalau sekarang membuat Pergub baru harus ada persetujuan harmonisasi dengan Kemendagri. Jadi pergub pencabutan sudah dibuat, sudah proses," beber Anies.

"Jadi kita sudah menyiapkan Pergub pencabutannya, sedang proses harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri, nanti begitu selesai akan keluar nomornya diumumkan," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya