Berita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Net

Politik

Megawati Persilakan Kader Tak Loyal Keluar dari PDIP, Sindir Ganjar Pranowo?

KAMIS, 25 AGUSTUS 2022 | 09:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan sinis Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mempersilakan kadernya untuk keluar karena ingin bergabung ke partai politik lainnya, bisa jadi sedang ditujukan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata mengatakan, pernyataan Megawati yang disampaikan saat sambutan dalam peresmian gelombang VI kantor partai baru secara virtual melalui kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Rabu (24/8) tersebut sebagai kode keras tidak ada ruang di PDIP bagi kader PDIP yang tidak loyal.

"Megawati tidak mau memelihara brutus di kandang banteng," ujar Dian kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/8).


Untuk itu kata Dian, ketimbang merusak dan daya rusaknya cukup besar, maka Megawati membuka pintu keluar bagi kader tersebut.

"Sebaliknya, Megawati membuka pintu masuk bagi siapa saja yang minat bergabung dengan PDI Perjuangan," kata Dian.

Menurut akademisi Universitas Ibnu Chaldun ini, dalam spektrum kompetisi elektoral yang lebih luas lagi, tidak mengherankan apabila seorang kader tidak mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai berasal, maka pilihannya si kader tersebut akan lompat pagar atau pindah partai.

"Ini dikarenakan elektabilitas si kader tersebut tinggi dibandingkan dengan kader pilihan partai. Bagi publik, pernyataan Megawati, itu tentu saja mengarah kepada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah," jelasnya.

Pasalnya, kata Dian, Ganjar saat ini tengah berpotensi untuk melawan keputusan PDIP, terutama pada hal pencapresan di 2024.
 
"Sebagaimana diketahui, gap elektabilitas Ganjar dan Puan, rentangnya sangat lebar," pungkas Dian.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya