Berita

Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J/Net

Politik

Komisi III Ingatkan Kapolri Agar Tak Salah Menghukum Orang pada Kasus Pembunuhan Brigadir J

RABU, 24 AGUSTUS 2022 | 23:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi III DPR RI meminta proses pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J dilakukan tanpa diskriminasi. Yakni, tidak menghukum orang yang tidak bersalah, dan pemeriksaan harus clear.

Begitu dikatakan anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).
 
"Momentum itu dimulai dengnan bagaimana kasus itu diungkap tanpa adanya diskriminasi. Siapa yang salah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya," ujar Habibburrokhman.


Legislator Partai Gerindra ini mengatakan, jangan sampai Polri menjadi latah dan menghukum orang yang tidak bersalah.

"Artinya jangan orang yang tidak bersalah ikut terhukum atau melakukan kesalahan kecil tetapi hukumannya lebih berat," katanya.

Senada, juga disampaikan Benny Kabur Harman, anggota Fraksi Demokrat. Dia mengingatkan agar Kapolri jangan sampai menghukum orang yang tidak seharusnya bersalah.

"Jangan sampai salah menentukan tersangka. Kasian anggota-anggota bapak yang tidak tahu apa-apa," kata Benny.

Hal itu, kata Benny, penting untuk diingatkan mengingat banyak yang terkena jebakan atau prank mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang belakangan menjadi tersangka utama pembunuhan Brigadir J.

Apalagi, lanjutnya, Ferdy Sambo juga disebutkan memerintahkan ajudannya untuk melakukan penembakan kepada Brigadir J. Tentu, katanya, fakta ini harus dicermati Kapolri.

"Jangan sampai Pak Kapolri, menghukum orang yang tak bersalah, Teman-teman kita yang hanya melaksanakan perintah atasan," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya