Berita

Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J/Net

Politik

Komisi III Ingatkan Kapolri Agar Tak Salah Menghukum Orang pada Kasus Pembunuhan Brigadir J

RABU, 24 AGUSTUS 2022 | 23:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi III DPR RI meminta proses pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J dilakukan tanpa diskriminasi. Yakni, tidak menghukum orang yang tidak bersalah, dan pemeriksaan harus clear.

Begitu dikatakan anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).
 
"Momentum itu dimulai dengnan bagaimana kasus itu diungkap tanpa adanya diskriminasi. Siapa yang salah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya," ujar Habibburrokhman.


Legislator Partai Gerindra ini mengatakan, jangan sampai Polri menjadi latah dan menghukum orang yang tidak bersalah.

"Artinya jangan orang yang tidak bersalah ikut terhukum atau melakukan kesalahan kecil tetapi hukumannya lebih berat," katanya.

Senada, juga disampaikan Benny Kabur Harman, anggota Fraksi Demokrat. Dia mengingatkan agar Kapolri jangan sampai menghukum orang yang tidak seharusnya bersalah.

"Jangan sampai salah menentukan tersangka. Kasian anggota-anggota bapak yang tidak tahu apa-apa," kata Benny.

Hal itu, kata Benny, penting untuk diingatkan mengingat banyak yang terkena jebakan atau prank mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang belakangan menjadi tersangka utama pembunuhan Brigadir J.

Apalagi, lanjutnya, Ferdy Sambo juga disebutkan memerintahkan ajudannya untuk melakukan penembakan kepada Brigadir J. Tentu, katanya, fakta ini harus dicermati Kapolri.

"Jangan sampai Pak Kapolri, menghukum orang yang tak bersalah, Teman-teman kita yang hanya melaksanakan perintah atasan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya