Perdebatan Masa Jabatan, MK Thailand Minta PM Prayut Chan-o-cha Mundur

Mahkamah Konstitusi Thailand telah meminta Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha untuk mundur dari jabatannya, dan menunjuk Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan sebagai penjabat PM.

Keputusan tersebut diambil MK atas pemungutan suara pada Rabu (24/8) terkait petisi yang diajukan oleh oposisi terhadap kelanjutan kekuasaan Prayut sebagai PM setelah masa jabatannya selama 8 tahun berakhir.

Hasil pemungutan suara menunjukkan lima banding empat meminta mantan jenderal militer itu untuk mundur dari perannya sebagai kepala eksekutif.

Dari laporan Anadolu Agency, Prayut tidak pergi ke kantornya dan bekerja di rumah pada Rabu. Sementara para demonstran berkumpul di luar Gedung Pemerintah untuk mendesak sang PM mundur.

Prayut mengambil kekuasaan sebagai PM sejak melancarkan kudeta pada 2014.

Perdebatan mengenai masa jabatannya muncul akibat piagam konstitusi Juni 2017 menetapkan masa jabatan PM selama delapan tahun. Sejumlah pihak akhirnya menilai masa jabatan Prayut dimulai pada 2017, dan bukan pada 2014.

Sebagai tindak lanjut, 171 anggota parlemen oposisi menandatangani petisi untuk menggulingkan Prayut.