DPR Minta Menko Polhukam dan Presiden Bongkar “Kaisar Sambo dan Konsorsium 303”

Komisi III DPR RI berharap kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menko Polhukam Mahfud MD agar menelusuri “Kasar Sambo dan Konsorium 303” yang beredar di tengah masyarakat belakangan ini.

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

“Kami yang di luar pemerintahan ini kan selalu menganggap apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam adalah suara Presiden, pasti itu sudah. Berarti Presiden melalui Menko Polhukam meminta supaya kerajaan Sambo ini dibuka seluas-luasnya kepada publik,” kata Benny.

“Dan kami mendukung itu Pak! Sebab ini momentum untuk memperbaiki institusi kepolisian ini,” tegasnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, apabila Mahfud MD mengetahui informasi tentang “Kaisar Sambo dan Konsorium 303” ini sebaiknya dilaporkan langsung kepada Presiden Jokowi. Mengingat, Menko Polhukam notabene adalah pembantu presiden di Kabinet.  

“Pak Mahfud kan pembantunya Presiden. Pertanyaan saya mengapa tidak disampaikan langsung kepada Bapak Presiden? Dan bagaimana tanggapan beliau?” tandasnya.