Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK/Net

Politik

Kenaikan BBM Subsidi Bukan Cuma Menyengsarakan, tapi Juga Berdampak ke Sosial Politik

JUMAT, 19 AGUSTUS 2022 | 20:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak buruk terhadap ekonomi rakyat. Sebab, kenaikan BBM akan diikuti dengan lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Bukan hanya rakyat miskin yang akan terdampak, namun juga kelompok masyarakat rentan miskin yang jumlahnya mencapai 67 persen dari jumlah rakyat Indonesia. Kenaikan harga BBM akan berdampak langsung pada inflasi,” ucap Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/8).

Menurutnya, naiknya inflasi, terutama inflasi pangan itu bukan hanya berdampak pada kebutuhan perut rakyat, namun kesejahteraan secara keseluruhan.


"Jika tidak dikendalikan bisa berdampak pada kehidupan sosial dan politik,” imbuhnya.

Oleh sebab itu , ia menyarankan agar BBM jenis Pertalite dan Solar yang disubsidi mencukup. Alih-alih menaikkan harga, pemerintah harusnya melakukan pembatasan penggunaan Pertalite dan Solar.

Pemerintah harus menentukan kriteria dan aturan main pembatasan itu. Misalnya, BBM bersubsidi hanya boleh untuk pemilik sepeda motor berkapasitas d ibawah 250 cc, angkutan umum, dan kendaraan roda empat dengan kriteria tertentu.

“Menaikan harga dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi itu dua hal yang berbeda dampaknya,” katanya.

Namun dari bacaan Amin, pemerintah terkesan tidak siap menerapkan kebijakan pembatasan tersebut. Yang awalnya mau diterapkan selambat-lambatnya pada Juli 2022, sampai sekarang pemerintah tidak kunjung merealisasikan.

Indikasi kebocoran BBM jenis Solar ke industri dan perkebunan misalnya, ini juga sampai sekarang tidak jelas penanganan maupun penegakkan hukumnya.

“Akibat ketidaktegasan pemerintah, yang terjadi adalah 40% rakyat yang berhak menerima subsidi BBM ikut menanggung kenaikan harga dan efek dominonya terutama kenaikan harga-harga kebutuhan,” demikian Amin.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya