Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Koalisi Menuju 2024 Mulai Terbentuk, Pengamat: Selama Belum Menemukan Titik Kepentingan, Koalisi Bisa Rapuh

SENIN, 15 AGUSTUS 2022 | 17:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepastian koalisi yang dijalin Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menambah banyak poros partai politik menuju 2024. Namun demikian, sepanjang belum ada nama atau sosok yang diusung secara pasti, koalisi masih berpotensi bubar di tengah jalan.

Dituturkan pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Danis TS Wahidin, jika sebuah koalisi belum saling memenuhi kepentingan bersama, tidak menutup kemungkinan koalisi tersebut akan rapuh sebelum bertarung di Pemilu 2024 mendatang.

“Koalisi tidak bisa katakan koalisi permanen, karena politik itu the art of possibility, politik kemungkinan, perubahan sampai detik terakhir. Kalau titik temu ideologi, historis, program dan kepentingan poling itu belum ketemu equilibrium, garis normal antarberapa kepentingan, masih bisa kita katakan koalisi yang rapuh,” papar Danis TS Wahidin kepada wartawan, Senin (15/8).


Dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta ini menambahkan, keberadaan koalisi politik sangat penting dalam iklim demokrasi di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk menyatukan visi dan misi bersama.

“Koalisi partai politik adalah hal yang harus dilakukan untuk membangun kebersamaan politik,” imbuhnya.

Umumnya, lanjut Danis, model koalisi yang dibangun bernapas nasionalis-religius. Dengan adanya berbagai koalisi ini, dapat dipastikan akan ada 3-4 calon dalam pemilu mendatang.

Mereka adalah calon-calon yang baru, segar, memiliki visi-misi. Bukti bahwa kaderisasi, semangat kebangsaan tidak mengalami stagnasi, dan demokrasi berjalan secara dinamis.

"Tiap koalisi nantinya akan mengajukan siapa Capres dan Cawapres dan visi misi mereka. Jika Gerindra bersama PKB memunculkan nama Prabowo Subianto kembali turun gelanggang di 2024, berbeda dengan KIB yang lebih mengedepankan pembentukan visi-misi dan program kerja," demikian Danis.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya