Berita

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia/Net

Dunia

Dewan HAM PBB Jadwalkan Kunjungan ke Bangladesh dan Kamboja

SABTU, 13 AGUSTUS 2022 | 16:45 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia(OHCHR) mengumumkan bahwa Komisaris Tinggi Michelle Bachelet akan melakukan perjalanan selama akhir pekan mulai 14 Agustus ke Bangladesh. Ini merupakan perjalanan resmi pertama kepala HAM PBB ke negara itu.

Dikutip dari laman resmi UN Ganeva pada Jumat(12/8), di sana ia akan mengunjungi kamp-kamp yang menampung para pengungsi Rohingya dari Myanmar, serta mengunjungi pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina Wazed serta menteri lainnya, dan Komnas HAM dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Pada bulan Juni lalu, Bachelet menunjukkan bahwa militer terus menggunakan bahasa yang bermusuhan dan menghina untuk mengancam dan menyingkirkan sebagian besar Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, ratusan ribu di antaranya terpaksa melarikan diri dan mengungsi ke Bangladesh. Bachelet menyampaikan kekecewaannya bahwa upaya internasional untuk mengendalikan pendekatan dengan kekerasan militer sejauh ini sebagian besar tidak efektif.


Selain mengunjungi Bangladesh, pakar PBB dikabarkan akan mengunjungi Kamboja. Vitit Muntarbhorn pada Senin(8/8)ditunjuk untuk melakukan tugas resmi pertamanya ke Kamboja.

Selama dua minggu, ia akan menilai situasi hak asasi manusia di negara itu bersama dengan upaya pemerintah apakah telah menciptakan lingkungan yang baik sehingga semua warga negara itu bisa menikmatinya, termasuk melihat penerapan hak-hak politik dan sipil serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya setelah pandemi Covid-19. Kunjungan pakar hak asasi independen itu juga datang atas undangan dari pemerintah.

“Saya berharap dapat bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, pembela hak asasi manusia, dan pemangku kepentingan terkait lainnya,” ujar Vitit.

Kunjungan Pelapor Khusus PBB ini dilakukan di tengah meningkatnya laporan terkait pembatasan ruang sipil dan kebebasan pers di negara tersebut. Menurut laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB, jurnalis semakin menjadi sasaran berbagai bentuk pelecehan, tekanan, dan kekerasan. Tujuan kunjungan pelapor khusus yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB ini adalah untuk memeriksa dan melaporkan terkait situasi negara serta penerapan ham di negara tersebut.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya