Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Proyek Pengadaan Buku Antikorupsi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Berpotensi Dikorupsi

JUMAT, 12 AGUSTUS 2022 | 17:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pengadaan buku antikorupsi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh senilai Rp 9,7 miliar berpotensi jadi lahan korupsi. Karena, saat ini akses buku digital sudah jauh lebih mudah sehingga tak terlalu dibutuhkan buku secara fisik.

"Dengan nilai Prakualifikasi sebelumnya Rp 9.799.400.000, ini menggunakan nomor Kode; RUP 36283960 yang bersumber dari APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh)," ujar pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh, Taufiq A Rahim, di Banda Aceh, Jumat (11/8).

Taufiq mengatakan, nama paket tersebut adalah Pengadaan dan Pengolahan Buku Anti Korupsi untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Se-Aceh dan Perpustakaan SMA/SMK Se Aceh. Dengan alasan ingin menanamkan nilai dan pemahaman "Antikorupsi" sejak dini kepada siswa sekolah menengah


"Diharapkan pada masa akan datang tidak ada lagi korupsi. Hanya saja pengadaan buku tersebut terindikasi juga berpotensi korupsi," terang dia, dikutip Kantor Berita RMOLAceh.

Lebih lanjut Taufiq menjelaskan, secara rasional di tengah mudahnya akses membaca buku via online, didukung semakin berkembangnya pustaka dan buku online yang dalam hitungan menit bisa diakses.

Sementara di Aceh, ternyata ada "tikus besar" mengadakan serta "mengolah proyek buku" konvensional. Karena itu proyek cetak dan olah buku ini, lanjut Taifq, sangat menguntungkan "para tikus besar" yang rakus memanfaatkan dana anggaran APBA, yang berpeluang memperkaya diri dan kelompoknya.

Untuk itu, Taufiq meminta Penjabat (Pj) Gubernur Aceh segera memanggil Kepala Dinas dimaksud yang ingin memanfaatkan dana APBA yang bersumber dari rakyat Aceh.

Disamping itu, dia juga meminta aparat penegak hukum agar bertindak secara terhadap program irrasional ini. Komisi Pemberantasan Korupsi juga wajub bertindak, BPK-RI dan BPKP Aceh juga silakan melakukan audit.

"Ini jelas-jelas temuan, meskipun dicetak sebanyak-banyak sama sekali tidak efektif, efisien dan tepat sasaran. Kecuali sekedar proyek memperkaya diri dan kelompok, di tengah berkembangya sistem digitalisasi yang demikian berkembang cepat, masif dan mudah diakses segala referensi bacaan pada era modernisasi informasi dan teknologi," tutupnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Dimakamkan di Mashhad

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:21

Wall Street Ditutup Menguat Didorong Harapan Negosiasi Iran-AS

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:08

Terjaring OTT KPK, Bupati Sukoharjo Diduga Peras Perangkat Daerah

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:50

Menkes Budi Ajak Kreator Jadikan Pola Makan Sehat Sebagai Tren Baru

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:45

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Dicecar KPK soal Pengadaan Rel di DJKA

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:32

Harga Emas Melonjak Didorong Aksi Bargain Hunting dan Sentimen Geopolitik

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:21

Sentimen AI Pulihkan Bursa Eropa, STOXX 600 Menguat

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:12

OTT di Solo Raya: Selain Bupati Sukoharjo KPK Juga Amankan 4 Orang Lainnya

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:04

Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen, Peluang Lahirnya Inovasi Anak Muda Kian Terbuka

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:01

Kepindahan Narji dari PKS ke PSI Dianggap Kutu Loncat Gurem

Jumat, 10 Juli 2026 | 06:58

Selengkapnya