Setahun Setelah Taliban Kembali Berkuasa, Masih Terengah Mendapat Pengakuan Internasional

Setahun sudah Taliban berkuasa di Afghanistan. Ketika berhasil menduduki istana kepresidenan Kabul pada 15 Agustus 2021, kelompok itu berjanji untuk menjadikan negara itu jauh lebih baik, termasuk  melindungi kehidupan rakyat Afghanistan.

Kelompok itu masih terus mencari pengakuan dunia terhadap kepemimpinannya. Dalam kampanyenya, dan selama pembicaraan internasional dengan AS, Taliban menawarkan janji implisit, bahwa mereka akan membawa perdamaian dan stabilitas ke negara yang dilanda perang puluhan tahun itu.

Taliban memang berkuasa di Afghanistan, tetapi saat ini Taliban kekurangan banyak hal di atas tanah kering yang masih mencatat kesengsaraan akibat perang panjang. Ekonomi yang hancur, sistem perawatan kesehatan yang memprihatinkan, dan stabilitas yang maih dipertanyakan.

Namun begitu, kelompok itu dengan penuh percaya diri tampil di beberapa forum internasional. Beberapa negara mengundang Taliban lengkap dengan jet eksekutif dan diperlakukan sebagai 'pemerintah' di luar negeri.

Para pemimpin Taliban telah berkunjung ke Rusia, China dan Norwegia, serta sering melakukan perjalanan ke Timur Tengah, dan ke konferensi internasional tentang Afghanistan di Tashkent pada akhir bulan lalu, di mana mereka diperlakukan sebagai administrasi de facto oleh 20 negara anggota, termasuk AS.

Sayangnya, keterlibatan tidak selalu mengarah pada pengakuan, menurut David Loyn, pengamat politik dari Inggris yang juga penulis The Long War.

"Tidak ada negara yang mau memberikan pengakuan jika Taliban tidak bergerak menuju pemerintahan yang lebih inklusif," kata Loyn, dalam artikelnya di The National.

Ada dua tuntutan agar Taliban bisa lebih dekat menuju ke pengakuan; pemerintahan yang lebih luas dan pembukaan kembali sekolah perempuan. Sayangnya, Taliban enggan memenuhinya, mengingkari janji yang pernah mereka koarkan setahun lalu.

Situs Vice menulis bahwa Taliban berjanji akan memberlakukan hukum Syariat Islam yang jauh lebih toleran dan memuliakan hak-hak perempuan. Namun, dalam praktiknya, mereka semakin mempersempit ruang gerak perempuan di ranah publik.

Perempuan juga dilarang bersekolah dan bekerja, dipaksa mengenakan masker saat membawakan berita di televisi, dan tidak boleh mengikuti pertemuan penting seperti majelis nasional.

Saat ini, pemerintahan Taliban memiliki perwakilan yang lebih sedikit dari banyak minoritas Afghanistan dibandingkan pada bulan-bulan awal pemerintahannya. Itu juga berpengaruh terhadap perceparan pengakuan. Semua anggota kunci pemerintahan di Taliban adalah etnis adalah Pashtun, etnis minoritas terbesar, dan itu tampaknya tidak akan berubah dalam waktu dekat.

Komandan militer non-Pashtun paling terkenal, Mehdi Mujahed, yang adalah seorang Hazara, membelot dengan para pejuangnya tahun ini, dan distrik asalnya baru-baru ini menghadapi pembalasan brutal Taliban.

Dalam kekosongan legitimasi ini, Taliban semakin jatuh ke pelukan rezim yang dianggap Barat sebagai saingannya, China, Rusia dan Iran.

Kini, Taliban bergerak ke Asia Tengah, khususnya Uzbekistan, itu sebabnya kelompok itu ikut serta dalam pertemuan Tashkent baru-baru ini, sebagai langkah terbaru dari pemerintah yang ingin menghindari terulangnya kesalahan tahun 1990-an, ketika kurangnya keterlibatan dengan Afghanistan selama perang saudara.

Uzbekistan mengusung netralitas 'tipis-tipis'. Sejak membebaskan diri dari Moskow pada runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an, telah dua kali menjadi bagian dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) yang ditempatkan Rusia sebagai pengganti percobaan, tetapi mengundurkan diri dua kali - yang terakhir di 2014.

Taliban adalah negara paria yang terisolasi, tidak diakui oleh satu negara pun, bahkan sekutu sebelumnya. Sulit bagi Taliban untuk memuluskan permintaan internasional agar Taliban bisa bersikap lebih profesional dan komrehensif.

Selain masalah pendidikan untuk perempuan, Taliban juga kurang berkomitmen soal penumpasan teroris.

Minoritas Syiah di Afghanistan berulang kali menjadi sasaran serangan teroris oleh kelompok Daesh (ISIS), sayangnya serangan yang ditargetkan ini terjadi di bawah bayang-bayang perhatian pemerintah Taliban terhadap tugas dan janjinya untuk menjamin keamanan rakyat negara ini.