Perdana Menteri Albin Kurti/Net
Pemerintahan Kosovo menyatakan diri siap seandainya terjadi konflik bersenjata dengan tetangganya, Serbia.
Menyebut Kosovo sebagai negara berdaulat, Perdana Menteri Albin Kurti mengungkapkan kesiapan itu kepada Reuters pada Rabu (10/8) waktu setempat.
“Kami memiliki institusi dan organ keamanan dan pertahanan; Kosovo adalah negara bagian sekarang, ini bukan tahun 1998,†kata Kurti.
“Ini tahun 2022, jadi kami jauh lebih siap untuk mempertahankan kedaulatan kami, integritas teritorial kami, untuk mempertahankan demokrasi kami, supremasi hukum, konstitusionalitas, dan untuk mempertahankan kemajuan kami," ujarnya.
Kosovo memisahkan diri dari Serbia dalam perang gerilya berdarah pada akhir 1990-an, yang berakhir dengan keuntungan Pristina setelah NATO melancarkan kampanye pengeboman terhadap Beograd pada 1999.
AS dan banyak sekutunya mengakui Kosovo sebagai negara berdaulat setelah parlemennya memilih untuk mendeklarasikan kemerdekaan formal pada tahun 2008, tetapi Beograd dan negara-negara seperti Rusia dan China tidak.
Didominasi etnis Albania, Kosovo juga memiliki minoritas Serbia. Sekitar 50.000 orang Serbia tinggal di bagian utara yang berbatasan dengan Serbia yang dikuasai Beograd. Bulan lalu, sebuah krisis membayangi upaya Pristina untuk menegakkan undang-undang yang mewajibkan pengemudi untuk menggunakan plat nomor Kosovo, sebuah kebijakan yang telah lama menjadi isu pemicu.
Tindakan keras yang direncanakan itu memicu protes massal orang-orang Serbia di Kosovo, yang memasang penghalang jalan dan menghadapi pasukan polisi, ketika pemerintah Kosovo mengatakan akan melarang kendaraan dengan pelat Serbia melintasi perbatasan. Ketegangan mereda setelah AS dan Uni Eropa menekan Pristina untuk menunda tenggat waktu 1 Agustus selama sebulan.
Kurti menuduh bahwa krisis tersebut telah didalangi oleh Moskow, sekutu tradisional Beograd, yang seharusnya mengalihkan perhatian dari operasi militer Rusia di Ukraina.
“Presiden despotik (Vladimir) Putin adalah orang yang suka berperang dan dia akan tertarik untuk menyebarkan perang karena dia ingin menormalkan perang,†katanya kepada Reuters.
Sebaliknya Rusia menuduh Pristina menyebabkan eskalasi dan menyarankan bahwa Washington telah diuntungkan, dengan mengorbankan Eropa.
“Uni Eropa, seperti halnya dalam kasus Ukraina dan dalam kasus sanksi anti-Rusia, mengikuti instruksi dari Washington, bertentangan dengan kepentingannya sendiri,†kata utusan Rusia di Beograd Alexander Botsan-Kharchenko pekan lalu.
“Washington mendapat manfaat dari konflik yang membara. Ini mendapat manfaat dari menjaga situasi di ambang kehancuran,†katanya.
Mantan utusan khusus Washington untuk urusan Kosovo, Richard Grenell, juga percaya bahwa Pristina, dan Kurti secara pribadi, bertanggung jawab atas krisis tersebut.
"Perdana menteri mencoba sekali lagi untuk memberikannya [ke] Serbia,†tweet Grenell yang pwrnah bertugas di bawah Presiden Donald Trump dan membantu menyelesaikan kebuntuan pada tahun 2020.
