Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti/Net

Politik

LaNyalla: Rakyat Sudah Menangis, Oligarki Ekonomi dan Politik Harus Dihentikan

SELASA, 09 AGUSTUS 2022 | 12:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kasus bunuh diri akibat terjerat utang pada rentenir membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti miris. Dia menilai hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama dikarenakan pendidikan keluarga dan minimnya ilmu agama. Kedua, semakin berkuasanya oligarki ekonomi dan politik, sehingga semakin banyak rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.

Terakhir, peristiwa bunuh diri terjadi di Kulonprogo, Yogyakarta. Trimurni (54 tahun) nekat mengakhiri hidup karena tidak kuat dikejar rentenir dan terdesak memenuhi kebutuhan anak.


"Sangat miris. Sebagian dari mereka memilih meminjam uang dari rentenir untuk menghadapi masalahnya. Ini kemiskinan yang sudah sangat akut. Sangat terstruktur di masyarakat kita. Rakyat kita sudah banyak yang menangis," tutur LaNyalla kepada wartawan, Selasa (9/8).
 
Padahal, masyarakat yang datang ke rentenir bukan sedang menyelesaikan masalah. Tapi justru memperbesar masalah yang didapat. Ini yang kemudian membuat kasus bunuh diri karena terjerat utang rentenir kembali terulang. Faktanya, tekanan ekonomi yang berat dan menjadi tekanan mental banyak dihadapi oleh kelompok rentan.

“Ini harus dihentikan di bangsa kita tercinta ini. Bangsa ini sejatinya kaya, tapi rakyatnya miskin," katanya.
 
Menurutnya, oligarki ekonomi dan politik adalah biang keladi yang membuat bangsa tetap miskin meski memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah.
 
Padahal, Indonesia adalah negeri yang bisa menjamin ketersediaan pangan dan air bagi penduduk bumi di masa depan. LaNyalla pun mengingatkan agar jangan sampai potensi itu dirampok oleh bukan orang Indonesia asli secara sistemik melalui agresi non-militer
 
"Oleh karena itu saya selalu utarakan bahwa kita harus kembali kepada Pancasila. Saya mengajak semua elemen bangsa untuk berpikir dalam kerangka negarawan. Persoalan bangsa ini sesungguhnya adalah adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka, ini harus dihentikan," ujar LaNyalla.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya