Berita

Antrean panjang BBM di Bangladesh/Net

Dunia

Protes Besar-besaran karena Harga BBM Melonjak, Pemerintah Bangladesh Minta Warga Bersabar

MINGGU, 07 AGUSTUS 2022 | 21:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Protes besar-besaran telah terjadi di Bangladesh selama akhir pekan. Protes ini merupakan reaksi dari masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar yang melonjak.

Ribuan pengunjuk rasa dilaporkan turun ke jalan di beberapa kota Bangladesh setelah pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina menaikkan harga bahan bakarnya hampir 52 persen, harga paling tinggi sejak negara tersebut merdeka.

Dikutip dari The Hindustan Times, pengunjuk rasa yang marah mengepung stasiun bahan bakar dan menuntut pembatalan kenaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu pemerintah Bangladesh menyalahkan perang Rusia-Ukraina atas kenaikan yang terjadi.


Namun menurut catatan, Bangladesh Petroleum Corporation yang dikelola oleh negara telah mengalami kerugian lebih dari 8 miliar taka atau 85 juta dolar AS pada penjualan minyak dalam enam bulan terakhir, hingga Juli.

Menurut laporan dari Reuters, harga bensin meningkat sebesar 51,2 persen menjadi 130 taka atau sekitar Rp 20 ribu per liter pada Sabtu (6/8). Sedangkan bensin beroktan 95 sebesar 51,7 persen menjadi 135 taka, diesel dan minyak tanah naik sebesar 42,5 persen.

Selama sembilan bulan terakhir, tingkat inflasi Bangladesh telah berada di atas 6 persen, dan mencapai 7,48 persen pada bulan Juli, beban terberat yang dihadapi oleh kelas menengah dan keluarga miskin untuk memenuhi pengeluaran mereka sehari-hari.

“Kami sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar, bagaimana kami bisa bertahan?" kata seorang pegawai swasta, Mizanur Rahman.

Selain harga bahan bakar minyak, inflasi yang meningkat juga terkait dengan kenaikan harga bahan pokok dapur seperti beras, kacang-kacangan, minyak, garam, serta sandang dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Cadangan devisa Bangladesh dikabarkan hampir menipis. Pemerintah telah melakukan serangkaian langkah untuk mengatasi krisis ini, termasuk membatasi impor barang mewah dan impor bahan bakar termasuk gas alam cair (LNG) dan menutup pembangkit listrik tenaga diesel karena pemadaman listrik berulang.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya