Berita

Antrean panjang BBM di Bangladesh/Net

Dunia

Protes Besar-besaran karena Harga BBM Melonjak, Pemerintah Bangladesh Minta Warga Bersabar

MINGGU, 07 AGUSTUS 2022 | 21:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Protes besar-besaran telah terjadi di Bangladesh selama akhir pekan. Protes ini merupakan reaksi dari masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar yang melonjak.

Ribuan pengunjuk rasa dilaporkan turun ke jalan di beberapa kota Bangladesh setelah pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina menaikkan harga bahan bakarnya hampir 52 persen, harga paling tinggi sejak negara tersebut merdeka.

Dikutip dari The Hindustan Times, pengunjuk rasa yang marah mengepung stasiun bahan bakar dan menuntut pembatalan kenaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu pemerintah Bangladesh menyalahkan perang Rusia-Ukraina atas kenaikan yang terjadi.


Namun menurut catatan, Bangladesh Petroleum Corporation yang dikelola oleh negara telah mengalami kerugian lebih dari 8 miliar taka atau 85 juta dolar AS pada penjualan minyak dalam enam bulan terakhir, hingga Juli.

Menurut laporan dari Reuters, harga bensin meningkat sebesar 51,2 persen menjadi 130 taka atau sekitar Rp 20 ribu per liter pada Sabtu (6/8). Sedangkan bensin beroktan 95 sebesar 51,7 persen menjadi 135 taka, diesel dan minyak tanah naik sebesar 42,5 persen.

Selama sembilan bulan terakhir, tingkat inflasi Bangladesh telah berada di atas 6 persen, dan mencapai 7,48 persen pada bulan Juli, beban terberat yang dihadapi oleh kelas menengah dan keluarga miskin untuk memenuhi pengeluaran mereka sehari-hari.

“Kami sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar, bagaimana kami bisa bertahan?" kata seorang pegawai swasta, Mizanur Rahman.

Selain harga bahan bakar minyak, inflasi yang meningkat juga terkait dengan kenaikan harga bahan pokok dapur seperti beras, kacang-kacangan, minyak, garam, serta sandang dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Cadangan devisa Bangladesh dikabarkan hampir menipis. Pemerintah telah melakukan serangkaian langkah untuk mengatasi krisis ini, termasuk membatasi impor barang mewah dan impor bahan bakar termasuk gas alam cair (LNG) dan menutup pembangkit listrik tenaga diesel karena pemadaman listrik berulang.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya