Berita

Politisi senior PDIP Effendi Simbolon saat bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnputri dan Presiden Joko Widodo di acara PDIP/Net

Politik

Effendi Simbolon: PDIP Saja Biarkan Jokowi Milik Bersama, Masak Musra Mau Klaim Milik Mereka

MINGGU, 07 AGUSTUS 2022 | 20:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah relawan pendukung Presiden Joko Widodo menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) pada 27 Agustus mendatang menuai polemik di masyarakat. PDI Perjuangan sebagai pengusung Jokowi bahkan menilai giat tersebut tidak perlu dilakukan.

Politisi senior PDIP Effendi Simbolon meminta para relawan tidak berlebihan membuat Jokowi eksklusif, dengan membuat Musra. Dia mengingatkan bahwa Jokowi tidak semestinya hanya dimiliki kelompok tertentu.

“Enggak perlulah bermusra-musra itu, mengeksklusifkan diri, enggak perlu. PDIP aja membiarkan dia milik bersama, masak Musra mau mengklaim dia milik mereka,” kata Effendi dalam acara #Safari24 Total Politik dengan tema ‘Gelar Musra, Jokowi Pilih Siapa?’ secara virtual, Minggu (7/8).


PDIP telah membebaskan Jokowi yang merupakan kader terbaiknya untuk bisa membaur dengan kelompok bahkan dengan partai politik tertentu. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnputri, sambungnya, juga membiarkan Jokowi untuk dimiliki semua pihak.

“Kadang dia pake jaket kuning, kadang dia pake jaket biru, kadang dia pakai jaket hijau. Bisa dihitung jari berapa kali dia pake jaket merah,” katanya.

“Oleh karena itu, jangan dieksklusifkan. Jangan dimusrakan seolah-olah, itu ketinggalan, itu ciri-ciri kalian mau mengarahkan ke jurang, mempersempit ruang kepemilikan terhadap beliau,” imbuhnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya