Istri Ferdy Sambo Berniat Membesuk Tapi Gagal

MINGGU, 07 AGUSTUS 2022 | 20:24 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Istri Kadiv Propam (nonaktif) Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi berkunjung ke Mako Brimob pada hari ini, Minggu (7/8). Dia datang bersama pengacara dan putrinya untuk membesuk Irjen Sambo yang diamankan di Mako Brimob oleh tim khusus investigasi kematian Brigadir J.

Pengacara Putri Candrawathi, Harman Hanis mengurai bahwa pihaknya datang untyk membawa pakaian dan juga membesuk Irjen Sambo.

"Saya ke Mako brimob untuk membawa pakaian kepada Pak FS dan membesuk beliau," katanya kepada wartawan.

Namun demikian, mereka gagal membesuk. Kedatangan mereka ditolak oleh Mako Brimob lantaran sudah terlalu sore.

"Hari ini belum sempat diberikan. Mudah-mudahan besok atau hari-hari berikutnya kita bisa diberikan izin. Saya tadi konsultasi dengan psikologklinis meminta agar Ibu PC bisa membesuk atau bertemu dengan FS," katanya.

Berita

Politik

Istri Ferdy Sambo Berniat Membesuk Tapi Gagal

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum