Berita

Politisi PDIP Effendi Simbolon/Net

Politik

Effendi Simbolon Setuju Masa Jabatan Jokowi Ditambah

MINGGU, 07 AGUSTUS 2022 | 17:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo diminta untuk jujur jika menginginkan penambahan jabatan tiga periode, jangan sampai beralasan karena pandemi Covid-19 dan ekonomi, pemilu harus ditunda.

Desakan agar Presiden Joko Widodo jujur menginginkan agar bisa tiga periode tersebut datang dari politisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon ketika menjadi narasumber di acara Total Politik, di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (7/8).

Effendi menuturkan Presiden Joko Widodo yang dinilainya telah berhasil melakukan kerja nyata, seperti pembangunan infrastruktur di Indonesia, dan diminta untuk meneruskan karena dikhawatirkan tokoh yang berikutnya tersebut tidak mampu melakukan kerja nyata di tengah ancaman global yang saat ini mulai dirasakan masyarakat.


"Ini sebenarnya yang saya melihat pemerintah Jokowi, beliau membubarkan ini membuat ini. Oleh karena itu, mari dorong beliau untuk tegak, bahkan saya pribadi tambah tiga tahun. Jangan yang lain,” kata Effendi.

Dia menambahkan bahwa legitimasi untuk menambah masa jabatan presiden, bisa dilakukan dengan mengubah UUD jika Jokowi mau menambah masa jabatannya.

"Soekarno juga dua periode, Soeharto lebih dari 2 periode, kalau kurang dari satu periode 5 tahun boleh perpanjangan juga enggak ada hal yang dilarang. Karena masih bisa berjalan kaki masuk rumah berada satu ruangan di sidang umum asalkan jujur ya jangan karena pandemi karna ini, enggak. Pak Jokowi dengan komitmen dengan tegaknya bangsa ini, kalau tegaknya demi ini demi itu, ya tuhan juga pasti dengar lah,” tutupnya.



Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya