Berita

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter A. Redjalam/Net

Politik

Demi Kurangi Beban APBN, Pemerintah Perlu Benahi Mekanisme Penyaluran Subsidi

MINGGU, 07 AGUSTUS 2022 | 06:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan subsidi pemerintah memang mampu menahan laju inflasi. Tapi di satu sisi, subsidi justru memperberat beban APBN.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter A. Redjalam menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah menahan harga barang-barang subsidi seperti Pertalite, gas 3 kg, dan listrik di bawah 900 VA memang efektif dalam menahan laju kenaikan inflasi.

“Tetapi kebijakan pemerintah itu menyebabkan beban subsidi di APBN menjadi sangat besar, lebih dari Rp 500 triliun," katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (7/8).


Menurutnya, rencana pemerintah untuk mengurangi beban APBN bisa dilakukan dengan memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar lebih efektif dan efisien. Dengan perbaikan mekanisme, subsidi bisa lebih tepat sasaran sekaligus meringankan beban APBN.

"Untuk mengurangi beban subsidi dalam APBN ini pemerintah berencana untuk memperbaiki mekanisme subsidi yang lebih tepat sasaran," tambahnya.

Cara itu akan membuat masyarakat tetap bisa menikmati harga barang subsidi yang terjangkau. Pada saat yang sama, pemerintah bisa menahan laju inflasi.

"Sehingga laju inflasi tetap bisa dijaga tidak terlalu tinggi," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tahun depan pemerintah akan mulai menyiapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga inflasi.

Ketum Golkar itu juga menjelaskan, jenis subsidi yang akan dikaji ulang untuk lebih tepat sasaran adalah subsidi BBM, gas melon (3 kg), dan pupuk.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya