Berita

Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno/Net

Politik

Pengamat: Jangan Genit Mencoba Tunda Pemilu, Rakyat Akan Marah!

JUMAT, 05 AGUSTUS 2022 | 09:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Isu penundaan pemilu kembali mencuat di tengah dinamika yang terjadi di dalam negeri, mulai dari belum cairnya anggaran pemilu secara keseluruhan hingga  kondisi global yang mengancam perekonomian Indonesia.
 
Bagi Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno, pemerintah tidak boleh menunda Pemilu 2024 dengan alasan apa pun.

"Enggaklah (penundaan pemilu). Penundaan hanya akan memancing keributan dan amarah publik. Pasti rakyat marah karena demokrasi ini sudah berjalan dengan mapan. Jadi janganlah ada upaya-upaya atau kegenitan supaya pemilu itu ditunda,” kata Adi ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/8).


Adi menuturkan, jika ada upaya penundaan pemilu dengan berbagai cara licik, maka pemerintah akan berhadapan dengan rakyat.

"Intinya siapa pun yang melakukan indikasi itu, mesti akan berhadapan dengan rakyat. Rakyat akan marah,” imbuhnya.

Di sisi lain, ia mewanti-wanti pemerintah untuk tidak mengorbankan demokrasi demi hasrat kekuasaannya melalui penundaan pemilu. Pasalnya, hal akan mmantik amarah rakyat.

"Jadi jangan pernah mengorbankan demokrasi hanya demi syahwat kekuasaan tertentu. Rakyat akan marah, dan rakyat akan melawan, demokrasi ini sudah berjalan, jangan lagi diotak-atik lagi,” tutupnya.

Di sisi lain, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina akan selalu dikait-kaitkan oleh pemerintah. Hingga akhirnya dijadikan alasan untuk menunda pemilu.

"Apakah akan ada efek dari perang Ukraina dan Rusia terkait pemilu? Menurut saya secara teoritik tidak ada efeknya, tetapi kenyataannya itulah yang dikait-kaitkan sekarang, jadi alasan meski secara teoritik tidak ada,” ujar Ray ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/8).

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya