DPR Buka Peluang Bentuk Pansus Kereta Cepat

Ekonom senior INDEF Prof Didik J Rachbini mendesak parlemen untuk segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Pembentukan pansus KCJB ini menurut Didik untuk mengurai mata rantai skandal korupsi skala nasional dalam proyek yang bekerjasama dengan pemerintah China ini.

Terkait desakan tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menuturkan keluhan masyarakat terhadap proyek besar pemerintah tersebut akan ditindaklanjuti di DPR RI dengan membuat panja atau pansus, namun hal itu kembali lagi terhadap kesepakatan seluruh anggota dewan diperlukan atau tidak.

"Soal mengawasi kinerja pemerintah bisa saja berbentuk pansus atau panja atau di komisi terkait gitu, mekanisme pengawasan itu bisa dilakukan instrumennya tergantung keputusan poliitk di DPR,” kata Awiek kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/8).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta untuk mengusut tuntas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) karena mengalami pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia.