Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di acara Webinar Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi PNBP/Repro
Pencegahan korupsi bisa selesai jika digitalisasi data antar stakeholder yang berkepentingan dalam suatu program berjalan secara komprehensif, integrasi, efektif dan efisien.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron di acara Webinar Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi PNBP oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara virtual, Rabu pagi (3/8).
Ghufron mengatakan, dengan digitalisasi diharapkan ada keterpaduan antar stakeholder yang berkepentingan dalam suatu program. Sehingga, memungkinkan program-program lebih komprehensif, terintegrasi, dan lebih efektif dan efisien.
"Sebuah program kalau kemudian telah efektif efisien, maka salah satu kegiatan kita dalam pencegahan korupsi tentu kemudian akan selesai," ujar Ghufron seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu pagi (3/8).
Oleh karena itu, KPK berharap, digitalisasi akan melahirkan banyak hal yang lebih positif. Seperti data semakin terintegrasi, jumlah, progam, dan waktu akan lebih tepat.
"Kedua, dengan digitalisasi, maka sistemnya akan berjalan. Ketika sistemnya berjalan, maka kemudian semakin pasti dan kemudian konsisten prosedurnya. Karena walaupun datanya sudah cukup, tapi kalau dilaksanakan oleh manusia kadang antara pusat dengan daerah, bahkan antar daerah itu mengakibatkan kepastiannya relatif dipertanyakan, dan konsistensi perlakuannya juga kemudian tidak terjamin," kata Ghufron.
Selanjutnya kata Ghufron, digitalisasi juga diharapkan semakin efisien dan real time. Sehingga, tidak ada lagi jeda waktu yang dapat mematangkan birokrasi, dan pelayanan semakin cepat.
Keempat dijelaskan mantan Dekan Hukum Universitas Jember ini, digitalisasi diharapkan tidak ada lagi kontak antara yang dilayani dengan pelayanan.
Dengan demikian, akan mengakibatkan relasi masyarakat dan pelaku usaha dengan birokrasi menjadi relatif berkurang. Imbasnya, semuanya berjalan secara fair, tidak ada lagi karena si X, si Y.
"Ataupun karena macam-macam entah secara politis, secara ekonomi, ataupun kedekatan-kedekatan lainnya yang mengakibatkan sistem kemudian tidak fair, tidak adil," terang Ghufron.
Ghufron berharap, dengan digitalisasi, bukan hanya dalam rangka menertibkan neraca perdagangan ekspor impor maupun hanya meningkatkan penerimaan negara baik pajak maupun non pajak. Terpenting, tambah Ghufron, digitalisasi dapat memberikan kepastian, baik kepada pelaku usaha, maupun birokrasi.
"Dan itu semua akan semakin memberikan rasa aman, aman pasti bagi pelaku usaha, juga aman bagi birokrasi yang melayani. Tidak ada lagi kemudian ada ketakutan untuk diintervensi, tidak ada lagi kemudian harapannya ada bias-bias nonteknis," terang Ghufron.
"Ini semua harapannya semakin memberikan layanan publik dari negara kita Indonesia kepada masyarakat, baik pelaku usaha maupun masyarakat luas, semakin menjauhkan kita dari korupsi dan semakin berintegritas. Mudah-mudahan dengan digitalisasi, kita dituntun bahkan dipaksa untuk berintegritas, untuk berjujur dalam memberikan layanan kepada masyarakat," sambung Ghufron menutup.
Selain Ghufron dan Sri Mulyani, acara ini juga menghadirkan beberapa narasumber lainnya, yakni Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwojono Moegiarso; Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi.
Selanjutnya, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono; Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Yose Rizal; dan Kepala Lembaga Nasional Single Window, Mochamad Agus Rofiudin.
