Didik Rachbini: DPR Harus Bikin Pansus Kereta Cepat, Kalau Nggak Mau Berarti Banci

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mengalami pembengkakkan biaya dinilai pakar ekonomi tidak perlu dilanjutkan. Terlebih, pihak China sebagai investor telah melimpahkan biaya pembengkakkan kepada pemerintah Indonesia.

Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J. Rachbini bahkan menyebut proyek kereta cepat tersebut sebagai proyek mengada-ada.

Menurutnya, proyek kereta cepat tidak perlu dilanjutkan karena akan menambah beban utang negara kepada China.

“Itu menjadi skandal nasional, Menhubnya kan sudah tidak mau dulu Jonan," tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/8).

Ekonom senior dari Indef ini meminta DPR RI untuk segera membentuk panitia khusus untuk mengungkap proyek kereta cepat terkait dugaan adanya potensi korupsi skala nasional.

“DPR bikin pansus saja, kalau enggak mau bikin pansus berarti DPR banci,” tutupnya.