Presiden Serbia Aleksandar Vucic/Net
Keputusan Kosovo yang akan memaksa warga Serbia di bagian utara wilayah itu untuk menggunakan pelat mobil dan identitas Kosovo mulai 1 Agustus, akhirnya ditunda hingga 1 September. Penundaan dilakukan karena bentrokan yang kian memanas dan desakan dari berbagai pihak untuk mencari dialog damai.
Selama berminggu-minggu warga Serbia yang tinggal di utara Kosovo melakukan aksi protes.
Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan dalam sebuah pidato bahwa Beograd terus berjuang untuk perdamaian regional dengan harga berapa pun dan mendesak warga Serbia untuk melawan provokasi. Kepada negara-negara yang mengakui kedaulatan Kosovo, Vucic meminta agar mereka memberikan pengaruh pada otoritas Kosovo, wilayah yang melepaskan diri dari Serbia.
Ketegangan di perbatasan Kosovo, tepatnya di kota Metohija, meningkat di hari Minggu (31/7) dengan suara tembakan yang terdengar dan aksi pemblokiran jalan. Polisi Kosovo dikerahkan, sementara NATO telah 'mengeluarkan ancamannya' akan memberikan tindakan yang diperlukan bila Serbia memicu pertikaian.
Ilmuwan politik Dmitry Solonnikov mengatakan, aturan baru Kosovo tentang penggunaan pelat mobil adalah situasi yang dibuat-buat. Menurutnya, ada kaitannya dengan krisis Ukraina, di mana Serbia menjadi negara yang tidak ikut-ikutan menjatuhkan sanksinya kepada Rusia.
“Ini memang situasi yang dibuat-buat. Kami ingat bahwa pada bulan Juni, (Kanselir Jerman Olaf) Scholz menyampaikan ultimatum kepada Vucic, menuntut agar Serbia menjatuhkan sanksi kepada Rusia dan mengakui Kosovo. Vucic tidak melakukan itu, jadi akibatnya, perkembangan saat ini sebenarnya adalah provokasi yang direncanakan dan dilakukan oleh Uni Eropa, Jerman, Brussel dan NATO," kata Solonnikov.
Menurutnya, NATO berusaha membuat Vucic memilih antara 'menyengsarakan rakyatnya' yang ada di Kosovo dan Metohija, atau ikut campur dalam situasi Ukraina.
Dalam kasus pertama, protes mungkin berkobar di Beograd yang bertujuan untuk melengserkan Vucic, sementara dalam kasus kedua, NATO dapat meluncurkan intervensi di wilayah tersebut.
Waktunya tepat untuk mencoba mendirikan pemerintahan baru di Beograd yang akan setia kepada Washington dan Brussel, kata Solonnikov.
Ia yakin, kebijakan luar negeri pemerintahan Vucic yang independen bertentangan dengan keinginan NATO, menjadi alasan sebenarnya di balik situasi tersebut.
