Berita

Kebun sawit/Net

Nusantara

Arief Poyuono Beberkan Strategi Naikkan Harga TBS Petani

SENIN, 01 AGUSTUS 2022 | 21:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) Arief Poyuono membeberkan strategi agar harga Tandan Buah Segar (TBS) petani bisa naik.

Salah satunya ialah meminta agar Presiden Joko Widodo segera menghapus pungutan ekspor CPO dan menurunkan tarif bea ekspor CPO.

Disamping itu, menurut Arief Jokowi juga harus melakukan kebijakan relaksasi ekspor untuk enam bulan ke depan hingga akhir tahun agar volume expor minyak sawit bisa mencapai 4  juta ton, minimal mulai Agustus.


“Selain itu, model DMO untuk sementara dibatalkan bila harga CPO dipasar lokal masih berada dibawah Rp 9.500 per kilogram tanpa pengenaan PPN,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (1/8).

Jika hal ini dilakukan, Arief yakin bakal memberikan jaminan harga minyak goreng curah lokal bisa di level Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter.

Kedua, beber Arief, penerapan tarif potongan BPDPKS di level 0 persen mulai 15 Juli 2022 agar diberlakukan selamanya karena penyaluran dana hasil pengumpulan pungutan ekspor CPO selama ini salah pengunaannya dan melanggar UU 39/2014 tentang Perkebunan, ketentuan Pasal 9 menentukan bahwa dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan; penelitian dan pengembangan Perkebunan; promosi Perkebunan; peremajaan Perkebunan; dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan. Dan, Arief menegaskan, bukan untuk subsidi industri biodiesel milik oligarki industri sawit.

“Ketiga, selain itu bea keluar juga diberi relaksasi dengan diskon dari posisi sekarang sebesar 50 persen mulai Agustus sampai Desember 2022 agar bisa memberikan dampak pada naiknya harga TBS,” ungkap Arief.

Lalu keempat, kata Arief, disaat pasar ekspor terbuka baik, dan hasil kunjungan Presiden Jokowi dari RRC membawa kabar terbaru China akan menabah kebutuan 1 juta ton, perlu didorong ekspor CPO sebesar mungkin.

“Kelima Birokrasi yang panjang dalam aturan DMO menjadi salah satu penyebab buyer CPO internasional ragu untuk berbisnis dengan industri sawit domestik, karena itu DMO harus ditiadakan,” pungkas Arief.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

4 Lapis Kegagalan PSSI dan Otoritas Liga

Jumat, 19 Juni 2026 | 02:18

Air Zamzam Jemaah Haji akan Didistribusikan di Tanah Air

Jumat, 19 Juni 2026 | 02:00

Gibran Prioritaskan Program MBG di Wilayah 3T

Jumat, 19 Juni 2026 | 01:21

Ceko Kontra Afsel Berbagi Skor 1-1

Jumat, 19 Juni 2026 | 01:19

Wamendes Dorong Intelektual Muda Mendukung Pembangunan Desa

Jumat, 19 Juni 2026 | 01:00

MBG Bermanfaat untuk Masa Depan Anak-anak

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:26

Bomba Sayang Bumi Bagikan Bibit Tanaman di Muara Enim

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:11

Rupiah Tak Bisa Kuat hanya dengan Kebijakan Moneter

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:00

Warga Papua Surati Presiden Prabowo Minta Atensi Kasus Lahan Rp50 Miliar

Kamis, 18 Juni 2026 | 23:51

Kinerja Mendag Budi Santoso Harus Dievaluasi Demi Akselerasi Ekonomi

Kamis, 18 Juni 2026 | 23:37

Selengkapnya