Berita

Pendukung Hizbullah/Net

Dunia

Sengketa Perbatasan, Hizbullah Ancam Serang Israel

SENIN, 01 AGUSTUS 2022 | 07:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kelompok militan Hizbullah Libanon mengancam akan menyerang industri gas alam lepas pantai milik Israel kecuali negara Yahudi itu menyelesaikan sengketa perbatasan laut dengan Beirut.

Ancaman tersebut terungkap dalam sebuah video yang dirilis pada Minggu (31/7), menunjukkan rekaman drone dari kapal dan platform produksi yang terlibat dalam penyadapan deposit gas lepas pantai besar-besaran Israel.

Video yang juga menunjukkan koordinat untuk setiap lokasi yang ditampilkan dimulai dengan kata-kata dari pidato baru-baru ini oleh pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah.


Dari keterangan video, rekaman itu diambil pada hari Sabtu dan pada 9 Juni. Gambar-gambar itu dilaporkan diambil di Karish, sebuah ladang di perairan yang disengketakan di mana perusahaan hulu yang berbasis di London, Energean, berencana untuk mulai memompa gas di bawah kontrak dengan pemerintah Israel akhir tahun ini.

Sengketa wilayah meningkat setelah kapal terapung Energean tiba di Karish pada bulan Juni. Kapal trsebut merupakan kapal produksi, penyimpanan, dan pembongkaran (FPSO).

Karish merupakan ladang yang terletak sekitar 90 km barat Haifa, dekat pengembangan gas Leviathan dan Tamar Israel. Diperkirakan Karush bisa menampung lebih dari 1,8 triliun kaki kubik bahan bakar.

Presiden Lebanon Michel Aoun memperingatkan bahwa setiap upaya untuk menyadap simpanan gas di daerah yang diperebutkan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan, adalah "provokasi dan tindakan agresif."

Yerusalem Barat bersikeras bahwa blok Karish terletak sepenuhnya di dalam zona ekonomi eksklusif Israel, seperti yang diakui oleh PBB, dan tidak tunduk pada sengketa maritim antara negara-negara tersebut.

AS sendiri saat ini sedang menengahi negosiasi antara Lebanon dan Israel.

Faktanya, video Hizbullah itu dikeluarkan beberapa jam sebelum utusan AS Amos Hochstein dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Lebanon di Beirut.

"Mencapai resolusi itu perlu dan mungkin, tetapi hanya dapat dilakukan melalui negosiasi dan diplomasi," kata Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu dalam sebuah pernyataan.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Legislator Gerindra Dipanggil Majelis Kehormatan Usai Viral Main Game saat Rapat

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:19

Emas Antam Ambruk, Satu Gram Dibanderol Rp2,81 Juta

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:10

Di Forum BRICS, Sugiono Kenang Empat TNI Gugur dalam Misi Perdamaian Lebanon

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:02

Pengamat: Kombinasi Sentimen Global Bikin Rupiah Tersungkur

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:29

Jakarta Masih Ibu Kota Kabar Baik untuk Masa Depan Indonesia

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:23

ARUKKI Surati Ketua KPK, Minta Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Diperiksa

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:16

Jemaah Haji Lansia dan Sakit Tetap Raih Pahala Meski Beribadah di Hotel

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:09

Resmi Masuk RI! Ini Spesifikasi dan Harga MacBook Neo, Laptop Termurah Apple

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:03

PKB Gagas Reformasi Perlindungan Santri Lewat Temu Nasional Ponpes

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:01

Di Balik Pelemahan Rupiah, Ada Tekanan Besar pada Ekonomi Domestik

Jumat, 15 Mei 2026 | 10:51

Selengkapnya