Berita

Para pengunjuk rasa memblokir jalan dan melemparkan batu di Conakry, Guinea pada Kamis 28 Juli 2022/VOA

Dunia

Protes Anti-Pemerintah di Guinea, Empat Tewas

SABTU, 30 JULI 2022 | 09:33 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Aksi protes anti-pemerintah hari kedua telah memakan korban jiwa di ibu kota Guinea, Conakry pada Jumat(28/7). Sedikitnya empat orang meninggal dunia dan beberapa lainnya terluka akibat ditembak oleh aparat keamanan, menurut laporan dari koalisi oposisi.

Dikutip dari Reuters, protes dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap junta penguasa Guinea yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada September lalu, junta dianggap tidak cukup cepat dalam memulihkan pemerintah sipil.

"FNDC sangat terkejut dan marah dengan hilangnya nyawa manusia yang tercatat pada hari Jumat 29 Juli," kata Front Nasional untuk Pertahanan Konstitusi (FNDC) dalam sebuah pernyataan.


Empat kematian dilaporkan oleh kelompok pemantau dan anggota keluarga korban, beberapa orang terluka akibat tembakan yang lima di antaranya dalam kondisi kritis, tambahnya.
Sementara pihak berwenang belum buka suara terkait protes tersebut, namun menurut seorang aktivis hak asasi manusia yang bekerja sama dengan keluarga korban mengatakan kepada Reuters bahwa jumlah korban tewas dapat dipercaya.

Menurut informasi dari penduduk sekitar, pada Jumat malam pengunjuk rasa mulai bentrok dengan pasukan keamanan, mereka mengaku mendengar suara tembakan di beberapa lingkungan Conakry.

Pada hari sebelumnya, Ibrahima Diallo salah satu pemimpin FNDC telah mencatat satu kematian dan beberapa terluka, ia mengatakan kepada wartawan lebih dari 100 orang ditangkap kemudian dikirim ke kamp militer. Jaksa Agung Guinea saat ini memerintahkan penyelidikan yudisial terhadap mereka yang bertanggung jawab atas aksi pada hari Kamis tersebut yang menewaskan satu orang.
Polisi tidak mengkonfirmasi kematian itu. Namun laporan dari seorang senior polisi yang menolak disebutkan namanya mengatakan bahwa 88 orang terluka akibat aksi protes ini, termasuk 12 polisi.

Demonstrasi minggu ini dikabarkan merupakan protes besar kedua terhadap junta dalam beberapa bulan terakhir. Pemimpin kudeta dan Presiden sementara Mamady Doumbouya telah mengusulkan transisi 36 bulan ke pemilihan, yang kemudian telah ditolak oleh para pemimpin regional dan politisi oposisi. Hal ini lantas membuat berbagai pihak mengkritik usulan tersebut, mereka menganggap bahwa Presiden sementara terlalu lama mengulur waktu dalam memulihkan pemerintahan sipil. Menyusul kritik terhadap garis waktu 36 bulan, junta melarang semua demonstrasi publik beberapa bulan lalu.

Sebelumnya, negara ini dipimpin oleh Presiden Alpha Conde, namun karena ia mencoba mempertahankan kekuasaan dengan mengubah konstitusi yang memungkinkan dirinya bisa kembali mencalonkan diri untuk lebih dari tiga kali masa jabatan, ia digulingkan oleh militer Guinea. Doumbouya mengambil alih pemerintahan setelah memimpin kudeta terhadap Presiden Alpha Conde pada 5 September lalu.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya