Berita

Ilustrasi Pemilu/Net

Nusantara

OKP Cipayung Ciamis: Pemilu 2024 Momentum Rakyat Rebut Kembali Hak Konstitusional

JUMAT, 29 JULI 2022 | 14:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemilu Serentak 2024 harus menjadi momentum bagi rakyat Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan dan hak konstitusional yang belakangan erat berada digenggaman elit politik.

Hal tersebut menjadi poin utama yang dideklarasikan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) Cipayung Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Jumat (29/7).

Pada deklarasi itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ciamis, Fajar Satria mengatakan, hak konstitusional rakyat untuk menentukan pilihan politiknya adalah hal mutlak dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia.


Tetapi, kata dia, belakangan hak tersebut seperti hilang ketika jalan politik sudah diatur oleh kalangan elit. Menurutnya, kondisi itu adalah wujud kemunduran praktik demokrasi Indonesia, alih-alih menuju demokrasi yang lebih terkonsolidasi.

"Dalam kondisi yang demikian, bukan tidak mungkin rakyat hanya akan menjadi sasaran empuk mobilisasi dan manipulasi elit karena dianggap tidak punya kapasitas dalam mengubah keputusan-keputusan publik di level elite kekuasaan," ujar Fajar dalam keterangannya.

Senada, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis, Siraj Naufal menyebutkan, kedaulatan masyarakat kini sedang disabotase oleh kekuatan segelintir elite yang memonopoli saluran politik.

"Bukan omong kosong belaka bahwa suara rakyat kini dibonsai oleh elite-elite politik yang sama sekali menafikan hak konstitusional warga dalam konteks partisipasi politik," katanya.

Dia menambahkan, realitas politik di Indonesia saat ini, nyaris tidak memberikan ruang yang lebih demokratis kepada masyarakat sebagai subjek pemegang daulat dalam menentukan arah bangsa.

Kaitannya dengan itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ciamis, Galuh menyebut slogan kedaulatan rakyat dalam semangat demokratisasi hanya sekadar lip service yang nihil manifestasi.

"Bahayanya, kedaulatan semu ini perlahan dianggap sebagai hal lumrah tanpa mempertanyakannya lagi. Alhasil, partisipasi politik rakyat berubah esensi dari perjuangan menentukan nasib menjadi sebatas pemenuhan formalitas," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya