Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Menyoal Jokowi Effect, IPO: Hanya Pengaruhi Kelompok Penggerak, Tidak Berpengaruh pada Pemilih Langsung

SELASA, 26 JULI 2022 | 16:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Istilah "Jokowi Effect" yang belakangan ramai dibahas, sengaja digaungkan kelompok tertentu untuk mensinyalkan loyalitas. Tetapi, istrilah itu tidak akan berpengaruh secara luas.

Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengenai adanya Jokowi Effect yang disebut-sebut akan mempengaruhi Pemilu 2024 mendatang, Selasa (26/7).

"Presiden Jokowi punya dampak terhadap kelompok-kelompok penggerak pemilih, tetapi tidak ada dampak pada pemilih langsung," kata Dedi.


Menurutnya, kelompok penggerak pemilih yang dimaksud misalnya relawan, kelompok yang berkepentingan melakukan propaganda,. Namun, gambaran suara pemilih sebenarnya diwakili dalam bentuk survei opini publik.

"Dalam skema survei pasti tentu melakukan asesmen terhadap preferensi politik responden. Kita bisa memastikan bahwa pemilih bukan saja punya hak memilih, mereka memang mengikuti perkembangan politik saat survei itu dilakukan," terangnya.

Menurutnya, kalaupun ada pihak lain yang mempengaruhi pilihan pemilih, umumnya mereka adalah komunitas atau orang yang dekat.

Bahkan, kata Dedi lagi, sekalipun Presiden Jokowi terang-terangan menunjuk capres dan cawapres pilihannya, tidak akan menimbulkan efek yang luar biasa untuk mendongkrak elektabilitas maupun popularitas si calon.

"(Kalaupun elektabilitas capres tertentu tinggi) itu hanya mungkin karena apa yang disarankan Jokowi sudah sesuai dengan pilihan responden," demikian Dedi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya