Sekitar rumah dinas Kadiv Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo dipasangi garis polisi/RMOL
Kasus tewasnya Brigpol Yosua Hutabarat alias Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam nonaktif Irjen Ferdi Sambo sangatlah menarik perhatian publik.
Menanggapi hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) tentang hasil jajak pendapat publik tentang kinerja polri dalam membongkar kasus tewasnya Brigadir J, pakar komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai bahwa hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) sangat tepat.
‌Emrus mengatakan, bahwa Polri telah bekerja secara profesional dalam mengusut kasus tewasnya Brigadir J di Rumah Dinas Kadiv Propam Irjen Ferdi Sambo.
"Saya kira hasil survei IDM sudah tepat, karena Polri telah menunjukkan kinerja yang profesional dalam membongkar kasus tewasnya brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo," kata Emrus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/7).
Namun saat ditanyakan apakah penegakan hukum yang dijalankan kepolisian dalam kasus tewasnya brigadir J sudah berlandaskan prinsip berkeadilan? Emrus menyebutkan bahwa Polri telah berkerja secara adil dalam membongkar kasus tewasnya brigadir J.
"Polri telah transparan dan bekerja adil sesuai dengan tanggung jawabnya," ujarnya.
Selain itu, kata dia, hasil survei IDM membuktikan masyarakat masih mempercayai institusi polri dalam mengungkap kasus tewasnya Brigadir J.
"Survei IDM bukti bahwa masyarakat masih percaya dalam membongkar kasus tewasnya Brigadir J," ucapnya.
Menurut dia, sangat tepat tuntaskan kasus J dengan pembuktian ilmiah atau Scientific Crime Investigation (SCI), hanya SCI yang dapat dipertanggungjawabkan scara ilmiah. Hasil SCI bisa digugurkan hanya dengan kajian ilmiah yang lebih valid. Karena itu, SCI mampu jawab asumsi subyektif multi tafsir.
Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Fahmi Hafel mengatakan, IDM telah melakukan hasil jajak pendapat publik diantaranya, saat ditanyakan pada 1.850 responden terpilih apakah tahu tentang peristiwa tewasnya Brigadir J di rumah kediaman Kadiv Propam Irjen Ferdi Sambo.
"Maka hasil survei menunjukan sebanyak 87,3 persen publik mengetahui tentang peristiwa tersebut dari media maupun media sosial, sebanyak 12,7 persen tidak tahu," kata Fahmi dalam keterangannya, Senin (25/7).
Fahmi menjelaskan, dengan pertanyaan kepada 1.850 responden, ditanyakan apakah Polri sebagai institusi penegak hukum sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai visi Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi, Berkeadilan) dalam kasus tewasnya brigadir J di kediaman Kadiv Propam Irjen Ferdi Sambo.
"Hasil temuan survei yang menyatakan ya, sudah sesuai visi Presisi sebanyak 81,2 persen dan, yang menyatakan belum atau tidak sesuai visi presisi Polri sebanyak 14,4 persen sedangkan yang tidak tahu 4,4 persen," jelasnya.
Sejauh ini apakah penegakan hukum yang dijalankan kepolisian dalam kasus tewasnya brigadir J sudah berlandaskan prinsip berkeadilan?
Hasil temuan survei yang menyatakan dan menilai Sangat berkeadilan (adil merata, tidak pandang bulu) 80,4 persen Dan yang menyatakan Belum berkeadilan sebanyak 12,7 persen Sedangkan Tidak tahu 6,9 persen
Sementara itu, kata dia, hasil temuan survei sebanyak 90,7 persen responden mendukung langkah Kapolri dan sudah presisi untuk menonaktifkan Kadiv Propam, Karopaminal dan Kapolres Jakarta Selatan sedangkan sebanyak 3,4 persen tidak mendukung dan tidak presisi sebanyak 5,9 tidak tahu
Terkait keyakinan publik terhadap kinerja Polri dalam pengusutan kasus brigadir J dalam temuan survei dengan pertanyaan kepada 1.850 responden ditanyakan yakin atau tidak yakin anda jika Polri mampu mengungkap kasus tewasnya brigadir J sesuai perintah Presiden Jokowi yang meminta Polri mengusut tuntas dan transparan kasus tersebut.
Yang menyatakan Sangat yakin 30,1 persen dan yang menyata Yakin 52,1 persen sedangkan yang menyatakan tidak yakin 10,8 persen dan sangat tidak yakin 3,7 persen. Sedangkan yang Tidak tahu 3,3 persen.
Survei oleh Indonesia Development Monitoring ini dilakukan pada 16-22 Juli 2022 yang melibatkan 1.850 berusia minimal 19 tahun di 34 provinsi. Sampel ditentukan secara acak dari responden sesuai proporsi jumlah penduduk di 34 provinsi.
Tingkat kepercayaan survei 95 persen,
margin of error +- 2,28 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.
