Berita

Komnas HAM memeriks sejumlah ajudan Kadiv Propam, Irjen Ferdy Sambo Selasa (26/7)/RMOL

Politik

Komnas HAM Periksa 7 Ajudan Ferdy Sambo terkait Penembakan Brigadir J

SELASA, 26 JULI 2022 | 10:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemeriksaan dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada para ajudan Kadiv Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).

Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam menjelaskan, akan ada pemeriksaan pihak-pihak yang terkait dengan insiden penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, di bilangan Jakarta Selatan.

"Jadi kami ingin komprehensif atas analisa-analisa yang berkembang di publik saat ini. Kami ingin tahu persis apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi," ujar Anam.


Anam mengatakan, Komnas HAM akan menerapkan sejumlah model pemeriksaan untuk mendalami fakta atas kejadian berdarah tersebut.

"Ada dua model yang akan kami lakukan, memang pasti sendiri-sendiri dan ada yang satu tempat bersama," katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kantor Berita Politik RMOL, terdapat tujuh orang ajudan Ferdy Sambo yang hadir ke Komnas HAM untuk mengikuti pemeriksaan.

Anam menuturkan, pemeriksaan hari ini di antaranya memang meminta keterangan Bharada E dan aide de camp (ADC) atau ajudan dari Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo.

"Jadi ADC ini menjadi salah satu pilar utama dalam konstruksi peristiwa dan bagaimana melihat peristiwa kematian Brigadir J ini," tandasnya.

Komnas HAM juga akan mendalami terkait pengggunaan senjata yang membuat Brigadir J tewas, yaitu Glock-17. Senjata tersebut dipakai Bharada E dan HS-9 oleh Brigadir J saat baku tembak di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo.

Komnas HAM memang telah melakukan sejumlah pemeriksaan untuk mengungkap kasus ini, yakni dengan memeriksa keluarga Brigadir J yang berada di Jambi.

Selain itu, juga telah dimintai keterangan kepada tim forensik atau tim Dokkes Mabes Polri.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya