Berita

Ilustrasi KKB Papua/net

Nusantara

GKII Desak Pemerintah Turun Tangan pasca 13 Warga Sipil dan Tokoh Agama Dibantai KKB

SENIN, 25 JULI 2022 | 23:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Aksi brutal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Nduga yang telah membunuh 13 orang warga sipil termasuk seorang Pendeta asli Nduga yakni Pendeta Elias Serbaye dan juga seorang Ustadz Daeng Marannu, menuai kecaman pemuka agama.

Salah satunya, ialah Ketua I Persekutuan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Pendeta Petrus Bonyadone sangat menyayangkan peristiwa pilu tersebut.

"Kita sesali adanya korban berjatuhan, masyarakat sipil termasuk tokoh agama, yakni pendeta dan Ustadz, ini kasus kejahatan," kata Pendeta Petrus kepada Wartawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (25/7).


Petrus menjelaskan, Pendeta adalah bekerja dan melayani umat, berada ditengah-tengah tanpa memiliki kepentingan tertentu, yang harusnya dilindungi bukan malah dijadikan korban. Terlebih sosok Pendeta Elias Serbaye merupakan warga asli Nduga.

"Dia membela warga sipil, Dia membela saudara-saudara yang dari luar itu sehingga jadi korban. Kami 'gereja' telah bersikap netral, kami merangkul semua pihak dan tidak punya kepentingan apapun. Namun yang kami sesali kenapa justeru kami menjadi korban, kita sangat sesali itu. Almarhum Pendeta Elias Serbaye bukan orang lain sebetulnya, karena masih satu suku dan satu daerah," ucapnya.

Pihaknya berharp agar pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap kasus di Papua. Terlebih KKB seringkali menyasar warga sipil dan juga aparat penegak hukum dalam melakukan aksi brutalnya.

"Yang jelas, kita berharap kasus ini menjadi perhatian serius. Ini adalah kasus kejahatan yang harus ditangani secara serius oleh pihak berwajib, agar kedepan tidak ada lagi kasus serupa,”imbuhnya.

Menurutnya semua pihak harus bekerjasama menyelesaikan kasus tersebut, baik tokoh adat dan agama, maupun pemerintahan dan aparat TNI-Polri.

"Saya pribadi melihat hal ini mungkin perlu diberikan ruang khusus bagi pemerintah daerah setempat dengan aparat keamanan untuk menyelidiki secara baik. Dan menindak tegas para pelaku, karena peristiwa ini berdampak luas bagi masyarakat  dan semua bisa terhambat," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya