Kekerasan Aparat Pada Demonstran di Sri Lanka Picu Kemarahan Dunia

Sejumlah kelompok hak menuntut dihentikannya penggunaan kekerasaan oleh angkatan bersenjata Sri Lanka terhadap demonstran.

Sehari setelah Presiden Ranil Wickremesinghe dilantik secara resmi, ia kemudian langsung mendeklarasikan keadaan darurat yang membuat pasukan bersenjata menyerbu kamp demonstran yang didirikan oleh pengunjuk rasa di luar kantor presiden pada Jumat(22/7).

Pasukan bersenjata dilaporkan menyerang demonstran dengan tongkatnya, memukul dan menginjak mereka.

Dua wartawan dan dua pengacara ikut diserang selama insiden tersebut. Seikitnya 50 orang luka-luka dan 11 orang ditangkap oleh petugas keamanan imbas dari insiden ini.

Tindakan penyerangan ini lantas mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Oposisi Sri Lanka, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dan Amerika Serikat mengecam taktik kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Human Rights Watch turut mengatakan tindakan itu merupakan sinyal yang ditunjukkan kepada rakyat Sri Lanka bahwa pemerintah di bawah Wickremesinghe memang berniat untuk menggunakan kekerasan daripada aturan hukum yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Amnesty Internasional mengatakan pemerintahan Wickremesinghe sangat memalukan karena menggunakan kekerasan selang satu jam setelah berkuasa di negara yang sedang mengalami ancaman krisis ini.

“Para pengunjuk rasa memiliki hak untuk berdemonstrasi secara damai. Penggunaan kekuatan yang berlebihan, intimidasi dan penangkapan yang tidak sah tampaknya menjadi pola berulang yang tak henti-hentinya sebagai respons dari pihak berwenang Sri Lanka dalam menanggapi perbedaan pendapat dan pertemuan damai," jelas Wakil Sekretaris Jenderal Amnesty International, Kyle Ward.

Sementara itu meskipun keamanan meningkat di luar kantor presiden, pengunjuk rasa mengaku telah bersumpah untuk terus melanjutkan aksi protes ini sampai Wickremesinghe mengundurkan diri.