Berita

Ribuan petugas keamanan Sri Lanka mengepung kamp demonstran/AP Photo

Dunia

Ribuan Aparat Keamanan Usir Paksa Demonstran Sri Lanka, 50 Orang Terluka

JUMAT, 22 JULI 2022 | 18:16 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Aparat keamanan Sri Lanka mengusir ratusan demonstran yang mendirikan kamp-kamp di ibukota Kolombo sebagai protes terhadap pemerintah.

Ribuan polisi dan tentara bersenjata lengkap dilaporkan telah dikerahkan ke kamp-kamp yang disebut dengan "Gota Go Gama" pada Jumat (22/7). Mereka mengusir paksa para demonstran, termasuk dengan kekerasan.

Lebih dari 50 orang terluka, dan tiga di antaranya dikirim ke rumah sakit, seperti yang dilaporkan Reuters.


Insiden ini terjadi setelah Ranil Wickremesinghe dilantik sebagai presiden, dan kemudian mendeklarasikan keadaan darurat. Status tersebut memberikan kekuatan penuh kepada angkatan bersenjata untuk menangkap dan menahan seseorang dalam waktu lama tanpa tuntutan.

Menurut laporan dari jurubicara polisi, sedikitnya sembilan orang telah ditangkap.

Pada awalnya, para pengunjuk rasa mengatakan akan mengosongkan kamp secara damai. Namun petugas keamanan Sri Lanka lebih memilih mengusir mereka dengan kekerasan.

Salah seorang demonstran yang akan memasuki kamp pada Kamis malam (21/7) mengaku dipukuli habis-habisan oleh militer.

“Mereka mencengkeram saya dan mulai memukuli saya secara brutal dengan tongkat kayu, menendang saya dengan sepatu bot mereka, dan memukul saya dengan bagian belakang senjata mereka,” kata Sahan Weerawadana, pria berusia 26 tahun.

Akibat dari serangan itu tubuh, wajah, dan bibir Weerawadana dikabarkan penuh memar.

Beberapa wartawan, yang salah satunya adalah wartawan BBC, dan dua pengacara yang saat itu menawarkan nasihat turut dipukuli oleh petugas keamanan.

Akila Aluwatte, salah satu pengacara yang datang ke tempat kejadian, mengatakan insiden tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Direktur Asia Selatan Human Right Watch, Meenakshi Ganguly mengeluarkan pernyataan untuk mengutuk serangan tersebut.

"Penyalahgunaan kekuasaan darurat di bawah presiden eksekutif untuk menghukum mereka yang mengkritik kegagalan pemerintahan Rajapaksa. Mungkin ini merupakan tindakan kesetiaan kepada partai yang mendukungnya," ujar Meenakshi.

Sementara itu, Wickremesinghe tidak memberikan komentar apapun terkait kekerasan ini.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya