Berita

Ribuan petugas keamanan Sri Lanka mengepung kamp demonstran/AP Photo

Dunia

Ribuan Aparat Keamanan Usir Paksa Demonstran Sri Lanka, 50 Orang Terluka

JUMAT, 22 JULI 2022 | 18:16 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Aparat keamanan Sri Lanka mengusir ratusan demonstran yang mendirikan kamp-kamp di ibukota Kolombo sebagai protes terhadap pemerintah.

Ribuan polisi dan tentara bersenjata lengkap dilaporkan telah dikerahkan ke kamp-kamp yang disebut dengan "Gota Go Gama" pada Jumat (22/7). Mereka mengusir paksa para demonstran, termasuk dengan kekerasan.

Lebih dari 50 orang terluka, dan tiga di antaranya dikirim ke rumah sakit, seperti yang dilaporkan Reuters.


Insiden ini terjadi setelah Ranil Wickremesinghe dilantik sebagai presiden, dan kemudian mendeklarasikan keadaan darurat. Status tersebut memberikan kekuatan penuh kepada angkatan bersenjata untuk menangkap dan menahan seseorang dalam waktu lama tanpa tuntutan.

Menurut laporan dari jurubicara polisi, sedikitnya sembilan orang telah ditangkap.

Pada awalnya, para pengunjuk rasa mengatakan akan mengosongkan kamp secara damai. Namun petugas keamanan Sri Lanka lebih memilih mengusir mereka dengan kekerasan.

Salah seorang demonstran yang akan memasuki kamp pada Kamis malam (21/7) mengaku dipukuli habis-habisan oleh militer.

“Mereka mencengkeram saya dan mulai memukuli saya secara brutal dengan tongkat kayu, menendang saya dengan sepatu bot mereka, dan memukul saya dengan bagian belakang senjata mereka,” kata Sahan Weerawadana, pria berusia 26 tahun.

Akibat dari serangan itu tubuh, wajah, dan bibir Weerawadana dikabarkan penuh memar.

Beberapa wartawan, yang salah satunya adalah wartawan BBC, dan dua pengacara yang saat itu menawarkan nasihat turut dipukuli oleh petugas keamanan.

Akila Aluwatte, salah satu pengacara yang datang ke tempat kejadian, mengatakan insiden tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Direktur Asia Selatan Human Right Watch, Meenakshi Ganguly mengeluarkan pernyataan untuk mengutuk serangan tersebut.

"Penyalahgunaan kekuasaan darurat di bawah presiden eksekutif untuk menghukum mereka yang mengkritik kegagalan pemerintahan Rajapaksa. Mungkin ini merupakan tindakan kesetiaan kepada partai yang mendukungnya," ujar Meenakshi.

Sementara itu, Wickremesinghe tidak memberikan komentar apapun terkait kekerasan ini.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya