Berita

Ribuan petugas keamanan Sri Lanka mengepung kamp demonstran/AP Photo

Dunia

Ribuan Aparat Keamanan Usir Paksa Demonstran Sri Lanka, 50 Orang Terluka

JUMAT, 22 JULI 2022 | 18:16 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Aparat keamanan Sri Lanka mengusir ratusan demonstran yang mendirikan kamp-kamp di ibukota Kolombo sebagai protes terhadap pemerintah.

Ribuan polisi dan tentara bersenjata lengkap dilaporkan telah dikerahkan ke kamp-kamp yang disebut dengan "Gota Go Gama" pada Jumat (22/7). Mereka mengusir paksa para demonstran, termasuk dengan kekerasan.

Lebih dari 50 orang terluka, dan tiga di antaranya dikirim ke rumah sakit, seperti yang dilaporkan Reuters.


Insiden ini terjadi setelah Ranil Wickremesinghe dilantik sebagai presiden, dan kemudian mendeklarasikan keadaan darurat. Status tersebut memberikan kekuatan penuh kepada angkatan bersenjata untuk menangkap dan menahan seseorang dalam waktu lama tanpa tuntutan.

Menurut laporan dari jurubicara polisi, sedikitnya sembilan orang telah ditangkap.

Pada awalnya, para pengunjuk rasa mengatakan akan mengosongkan kamp secara damai. Namun petugas keamanan Sri Lanka lebih memilih mengusir mereka dengan kekerasan.

Salah seorang demonstran yang akan memasuki kamp pada Kamis malam (21/7) mengaku dipukuli habis-habisan oleh militer.

“Mereka mencengkeram saya dan mulai memukuli saya secara brutal dengan tongkat kayu, menendang saya dengan sepatu bot mereka, dan memukul saya dengan bagian belakang senjata mereka,” kata Sahan Weerawadana, pria berusia 26 tahun.

Akibat dari serangan itu tubuh, wajah, dan bibir Weerawadana dikabarkan penuh memar.

Beberapa wartawan, yang salah satunya adalah wartawan BBC, dan dua pengacara yang saat itu menawarkan nasihat turut dipukuli oleh petugas keamanan.

Akila Aluwatte, salah satu pengacara yang datang ke tempat kejadian, mengatakan insiden tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Direktur Asia Selatan Human Right Watch, Meenakshi Ganguly mengeluarkan pernyataan untuk mengutuk serangan tersebut.

"Penyalahgunaan kekuasaan darurat di bawah presiden eksekutif untuk menghukum mereka yang mengkritik kegagalan pemerintahan Rajapaksa. Mungkin ini merupakan tindakan kesetiaan kepada partai yang mendukungnya," ujar Meenakshi.

Sementara itu, Wickremesinghe tidak memberikan komentar apapun terkait kekerasan ini.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya