Turki akan Luncurkan Operasi Militer Baru di Suriah, Minta Dukungan Iran dan Rusia

Operasi militer baru di Suriah utara akan menjadi agenda Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan hal itu dalam konferensi pers baru-baru ini. Ia mengatakan, teror gerilyawan Kurdi masih terus menimbulkan ancaman keamanan bagi negaranya.

“Operasi baru di Suriah utara akan tetap menjadi agenda sampai kekhawatiran keamanan nasional kami berkurang," kata Erdogan, sekaligus menyesalkan langkah AS mengirim pasukannya ke timur sungai Efrat yang menurutnya bisa membantu kekuatan para milisi kurdi yang dianggap Angkara sebagai teroris.

Erdogan baru saja kembali dari Teheran. Ia melakukan pertemuan dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang membhasa banyak hal, mulai dari ekpor gandum Ukraina, keamanan regional, dan juga konflik di Suriah.

Erdogan mencari dukungan untuk operasi militer Turki terhadap pejuang Kurdi Suriah yang didukung AS.

Masalah milisi Kursi menjadi masalah tahunan yang harus dihadapi pemerintahan Erdogan. Menurut Ankara, mereka merupakan perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang dilarang di Turki.

Operasi Militer yang direncanakan Turki termasuk melanjutkan upaya Turki untuk menciptakan zona aman 30 km di sepanjang perbatasan dengan Suriah dan memungkinkan pemulangan pengungsi Suriah dari Turki, kata Erdogan.

Turki telah meluncurkan tiga operasi lintas batas utama ke Suriah sejak 2016 dan telah menguasai beberapa wilayah di utara, seperti dilaporkan Arab News.

"Kami ingin Rusia dan Iran di samping kami dalam melawan organisasi teror 30 kilometer selatan perbatasan kami. Mereka harus memberi kami dukungan yang diperlukan,” kata Erdogan, seperti dikutip dari TASS.

Media Turki melaporkan bahwa operasi baru itu diperkirakan akan melibatkan hingga 50.000 prajurit Turki dan 5.000 gerilyawan 'Tentara Pembebasan Suriah'.

Menurut laporan, operasi itu akan memberi Turki kendali penuh atas 600 km petak perbatasan dengan Suriah. Ankara membenarkan perlunya operasi baru dengan ancaman dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan cabang militer mereka, Unit Pertahanan Rakyat (YPG).