Pemimpin gerakan Islam Tunisia Rached Ghannouchi saat tiba di Unit Anti Teror yang menyelidiki kasusnya/Net
Otoritas Tunisia akhirnya mengizinkan pemimpin gerakan Islam Tunisia Rached Ghannouchi untuk kembali ke rumah usai menjalani penyelidikan atas kasus pencucian uang yang ditolak partainya, Ennahda, sebagai taktik politik belaka.
Penyelidikan yang dilakukan Unit Anti Teror pada Selasa (19/7) berlangsung hampir 10 jam dan mengikuti peringatan dari para aktivis bahwa pihak berwenang sedang mempertimbangkan untuk menangkap Ghannouchi yang berusia 81 tahun untuk ditahan dalam penahanan pra-sidang.
Namun, seorang pengacara Ghannouchi dan seorang pejabat partai Ennahda mengatakan hakim telah membebaskannya sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut.
Sidang itu dilakukan kurang dari seminggu sebelum Presiden Kais Saied mengadakan referendum mengenai konstitusi baru yang akan sangat memperluas kekuasaannya, sebuah langkah yang ditolak oleh Ennahda dan banyak pihak lain sebagai tindakan ilegal.
Sekitar 200 orang berkumpul di depan pengadilan, meneriakkan "Turunkan kudeta", mengacu pada perebutan kekuasaan Saied, dan "Ghannouchi, Anda tidak sendirian". Mereka mengangkat spanduk bertuliskan "hentikan pengadilan politik" yang kemudian dirayakan setelah pembebasannya.
Seorang pejabat kehakiman mengatakan kepada Reuters bahwa hakim sedang menyelidiki dugaan pencucian uang yang berkaitan dengan dana asing yang dibayarkan ke asosiasi terkait Ennahda. Media lokal juga melaporkan bahwa Ghannouchi juga akan diselidiki karena diduga terkait dengan terorisme.
Hakim telah memerintahkan pembekuan aset keuangan Ghannouchi, yang merupakan ketua parlemen yang telah dibubarkan Saied, serta mantan perdana menteri Hamadi Jebali dan beberapa orang lainnya.
Pekan lalu, Ghannouchi mengatakan kepada Reuters bahwa penyelidikan terhadap dirinya bermotif politik dan mengatakan Saied menggunakan referendum untuk mendorong Tunisia menuju kediktatoran.
Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa "tuduhan jahat termasuk dalam kerangka mengesahkan konstitusi yang mengabadikan tirani".
Dia menambahkan bahwa dia telah diadili dan dipenjara selama masa jabatan dua mantan presiden, Zine El Abdine Ben Ali dan Habib Bourguiba, dan sekarang juga "menjadi sasaran bentuk-bentuk ketidakadilan yang terburuk".
Ennahda telah menjadi kekuatan utama di parlemen dan di hampir setiap pemerintahan koalisi sejak revolusi 2011, bekerja bersama partai-partai sekuler dan menjauh dari akar Islamnya.
Saied mengatakan langkahnya sejak tahun lalu, ketika dia menutup parlemen dan mulai memerintah dengan dekrit sebelum menulis ulang konstitusi demokratis negara itu, diperlukan untuk mengakhiri stagnasi politik selama bertahun-tahun.
