Berita

Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai/Net

Politik

Ingatkan Pemerintah, Yorrys Raweyai: KKB Mulai Meneror Pendatang di Papua

RABU, 20 JULI 2022 | 19:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penyerangan Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) hingga menewaskan 10 orang meninggal dunia di Kabupaten Nduga pada Sabtu (16/7) harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah.

Apalagi, serangan tersebut disinyalir sudah melebar dan menyasar ke masyarakat pendatang di luar orang asli Papua (OAP).

“Ada kesan, KKB sedang melancarkan teror dengan menyasar para penduduk yang bukan hanya OAP, tapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat pendatang yang sedang bermukim dan mencari nafkah di Papua," ujar Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai di Media Centre DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).


Ketua Forum Komunikasi MPR RI For Papua ini menyatakan, bahwa aksi KKB Pimpinan Egianus Kogoya ini sudah sangat meresahkan dan mengancam keutuhan NKRI.

“Di tengah upaya pemerintah membangun Papua melalui Otusus Jilid II, Egianus Kogoya dan anggotanya memperkeruh tatanan baru yang hendak dibangun bersama-sama,” katanya.

Atas kekhawatiran itu, ia meminta pemerintah melalui aparat berwenang secara serius dan konsisten membarangus KKB hingga ke akar-akarnya.

Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga situasi kondusif di Tanah Papua, serta menjamin agar akselerasi perubahan melalui serangkaian kebijakan sebagai turunan Otsus Jilid II dapat berlangsung dengan baik.

“Pemerintah harus mengambil langkah terukur dan terencana untuk mengembalikan kepercayaan publik Papua dan menjamin tatanan kehidupan yang aman dan kondusif dalam merespons teror demi teror yang dilakukan oleh KKB,” ujarnya.

Yorrys juga menduga, KKB sedang memecah-belah kehidupan masyarakat yang berangsur harmonis di Papua.

“Tanpa tindakan tegas dari pemerintah, sinergi sosial-kemasyarakatan yang terjalin selama ini akan menyusut dan berubah menjadi kebencian dan permusuhan antarsesama warga,” demikian Yorrys.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya