Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta/Net
Aksi kekerasan yang masih terus dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wajib disikapi dengan serius oleh pemerintah. Pasalnya, korban dari pihak militer maupun sipil terus berjatuhan.
Terkini, aksi biadab KKB yang menembaki 12 warga Kampung Nogolait, Nduga, Papua pada Sabtu lalu (16/7) membuat 10 orang di antaranya tewas.
“Kami fraksi PKS DPR RI turut berduka cita atas meninggalnya rakyat akibat penembakan brutal KKB Papua Merdeka. Kami mengecam tindakan KKB Papua Merdeka dan meminta tindakan ini harus segera dihentikan karena masyarakat sipil yang tidak bersalah,†kata anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/7).
Akibat insiden itu, Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI ini meminta aparat keamanan untuk memberantas KKB yang telah secara keji membantai warga sipil yang tak bersalah tersebut.
“TNI Polri harus segera memberantas KKB ini agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat,†tegasnya.
Lebih lanjut, legislator asal Yogyakarta ini memberikan masukan kepada TNI-Polri terkait pola penanganan KKB Papua.
Pertama, TNI POLRI juga perlu untuk mengubah pola pendekatan pemberantasan KKB ini. Jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI-Polri memburu KKB sampai ke sarangnya.
“Proses penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran,†sarannya.
Kedua, perang opini publik juga harus dilakukan oleh TNI-Polri. Saat ini setidaknya ada 9 KKB Papua yang beranggotakan sekitar 150 orang. Sedangkan anggota KKB Papua yang bersembunyi atau sedang melakukan doktrinasi, penggalangan opini jumlahnya belum terpetakan.
Langkah-langkah pemetan dan penanganan ideologi Papua Merdeka juga harus dilakukan sehingga tidak muncul anggota-anggota baru Papua Merdeka.
Pemerintah harus membentuk opini publik berlandaskan data juga fakta kejadian. Dan situasi kondisi di Papua harus terbuka, jelas, dan jujur informasinya agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Papua Merdeka yang beroperasi dalam penggalangan opini publik.
“Saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI-Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua. Informasi-informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI-Polri bertindak sesuai koridor hukum,†tuturnya.
Pun apabila ada oknum TNI-Polri bertindak di luar koridor penegakan hukum maka harus diproses secara tegas. Semua itu agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia, dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia.
Selain untuk penegakan hukum, Sukamta berharap pemekaran di Papua berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi kesejahteraan, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan Orang Asli Papua (OAP) meningkat.
“Kami, FPKS DPR RI sangat mendukung pemekaran Papua asalkan benar-benar untuk peningkatan kualitas manusia Papua. Kemudian, pemerintah memperhatikan aspirasi rakyat Papua dan memiliki rencana strategis serta implementasi secara bertahap membangun manusia-manusia Papua,†katanya.
“Pemekaran harus mampu meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat yang hingga saat ini setiap tahun selalu berada di bawah rata-rata IPM nasional,†demikian Sukamta.
