Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Inflasi Tembus 7,3 Persen, Warga Selandia Baru Terpaksa Makan Siput Kebun

SENIN, 18 JULI 2022 | 12:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Inflasi tinggi membuat biaya hidup naik, dan semakin mencekik warga Selandia Baru. Untuk pertama kalinya dalam 32 tahun terakhir, Selandia baru mencatatkan inflasi tertinggi, menyentuh 7,3 persen.

Imbas dari inflasi ini membuat lonjakan besar pada harga makanan, bahan bakar minyak (BBM), hingga perumahan.

Harga makanan naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya. Sementara harga bensin naik 32 persen dan solar 74 persen.


Menurut manajer umum Stats NZ, Jason Attewell penyebab utama inflasi di Selandia Baru adalah karena kenaikan harga konstruksi dan persewaan perumahaan.

“Masalah rantai pasokan, biaya tenaga kerja, dan permintaan yang lebih tinggi terus mendorong biaya pembangunan rumah baru,” kata Jason Attewell, dikutip dari The Guardian.

Akibat dari situasi ini, sebagian masyarakat Selandia Baru memesan bahan makanan dari Australia untuk menghemat anggaran. Beberapa dilaporkan terpaksa makan siput kebun dan tidak lagi menggunakan tisu toilet.

Bagi keluarga yang memang tidak memiliki uang bahkan harus kelaparan.

Sebuah artikel yang dirilis oleh Journal of the Royal Society of New Zealand menceritakan enam ibu tunggal yang terpaksa tidak makan agar anak-anak mereka tidak kelaparan.

“Semuanya naik tetapi pendapatan tidak naik. Dengan hidup yang sama, ada defisit,” kata Evans, warga Selandia Baru.

Pemerintah Selandia Baru berusaha mensiasati kenaikan biaya hidup yang cukup tinggi dengan memberikan subsidi transportasi.

Pada Minggu(17/7), pemerintah mengumumkan untuk terus memperpanjang setengah harga biaya transportasi dan pengurangan cukai bahan bakar serta biaya pengguna jalan sampai 2023 mendatang.

Subsidi ini awalnya hanya direncanakan untuk tiga bulan, tetapi harga yang terus melonjak membuat pemerintah terus berupaya lanjutkan program tersebut.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya