Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri/Net
Setiap orang yang mengamalkan dengan baik Pancasila dan demokrasi, tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga, seseorang yang melakukan korupsi dianggap tidak Pancasilais.
Begitu yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat memberikan bekal antikorupsi di hadapan Ketua Umum (Ketum) Partai Beringin Karya (Berkarya), Muchdi Purwoprandjono dan puluhan jajaran pengurus DPP, DPD, dan DPC Partai Berkarya dalam acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang (12/7).
Firli mengatakan, roh demokrasi adalah keterbukaan, transparansi, dan akuntabelitas. Sehingga, jika roh itu benar-benar sudah hidup dan menggelora di setiap hati nurani anak bangsa, maka diyakini tidak ada korupsi.
"Tetapi faktanya, sudah sekian lama negara kita berdemokrasi, tetap saja ada korupsi. Sekian lama negara kita meyakini landasan ideal adalah Pancasila, tapi korupsi ada. Padahal dari nilai-nilai, butir-butir Pancasila, yakin itu kalau diamanatkan, maka tidak ada korupsi," ujar Firli seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa siang (12/7).
Firli pun selanjutnya mengambil contoh di setiap butir-butir Pancasila. Yang pertama adalah, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Kalau kita yakin sebagai makhluk hamba Allah, yakin ada Allah SWT, yakin ada Tuhan, maka kita juga yakin apa yang kita lakukan pasti disaksikan oleh malaikat dan Allah, karenanya dia pasti tidak akan melakukan korupsi," kata Firli.
Selanjutnya Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dengan meyakini Sila Kedua Pancasila kata Firli, maka orang pasti tidak akan melakukan korupsi.
"Kenapa? Karena kalau dia lakukan korupsi, maka dia mengambil hak manusia yang lain, mengambil hak-hak anak bangsa yang lain, mengambil hak-hak rakyat. Berarti kalau dia lakukan korupsi, dia tidak mengamalkan dan tidak ingin mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab," jelas Firli.
Kemudian pada Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Dengan korupsi kata Firli, maka dipastikan akan terjadi ketimpangan dan jauh dari pemerataan.
"Sila keempat, kalau betul-betul kita Permusyawaratan kita jalankan, pastilah tidak akan terjadi suap menyuap di dalam kesepakatan. Tidak akan terjadi tindak pidana korupsi dalam penyusunan UU," terang Firli.
Dan Sila kelima Pancasila kata Firli, jika betul-betul dipahami dan diamalkan, maka tidak akan terjadi korupsi.
"Jadi bukan Pancasila-nya yang disalahkan pak, kita yang tidak memahami Pancasila. Ini kebanyakan kita kebalik-balik pak, Pancasila yang disalahkan, Pancasila sudah benar, perilaku kita yang tidak Pancasilais. Kalau betul-betul itu, nggak akan terjadi korupsi," tegas Firli.
