Berita

Warga Sri Lanka rela mengantre berjam-jam untuk membeli bahan bakar yang langka/Net

Dunia

Negara Kehabisan Uang Picu Kemarahan Warga, Kenapa Sri Lanka Bisa Bangkrut?

MINGGU, 10 JULI 2022 | 11:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kemarahan ribuan pengunjuk rasa yang menyerbu kediaman Presiden Gotabaya Rajapaksa di Kolombo pada Sabtu (9/7) dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi parah, bahkan terburuk yang dialami Sri Lanka dalam tujuh dekade ini.

Pada akhir bulan lalu, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan Sri Lanka telah bangkrut karena kehabisan uang untuk membayar pasokan makanan dan bahan bakar.  

Dikutip dari Associated Press, pemerintah Sri Lanka memiliki utang sebesar 51 miliar dolar AS. Namun mereka tidak dapat membayar bunga atas pinjaman tersebut, apalagi mengurangi jumlah yang dipinjam.


Menurut data resmi, mata uang Sri Lanka jatuh hingga 80 persen, membuat biaya impor menjadi lebih mahal serta memperburuk inflasi yang sudah tidak terkendali. Sementara harga pangan naik mencapai 57 persen.

Saat ini, Sri Lanka sudah tidak mampu untuk mengimpor susu, tisu toilet, dan gas.

Krisis yang dialami Sri Lanka merupakan akumulasi dari banyak faktor. Korupsi menjadi salah satunya.

Korupsi yang menjamur di Sri Lanka membuat Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia cukup sangsi untuk memberikan bantuan kepada pemerintah, lantaran khawatir salah kelola.

Selama ini, Sri Lanka cukup mengandalkan pendapatan dari pariwisata. Tetapi serangan teror di gereja selama Paskah yang menewaskan 260 orang membuat sektor tersebut mati suri. Situasi diperburuk dengan adanya pandemi Covid-19.

Sebelum itu, Sri Lanka sendiri sudah memiliki banyak utang luar negeri untuk membiayai proyek infrastrukturnya, termasuk dari China.

Tahun ini, Sri Lanka sudah menangguhkan pembayaran utang senilai 7 miliar dolar AS yang sudah jatuh tempo. Sementara ada 25 miliar dolar AS lainnya yang harus dilunasi tahun 2026.

Kebijakan pemerintah juga dinilai menambah masalah baru. Seperti ketika memotong pajak besar-besaran yang membuat pendapatan turun. Kemudian pada April 2021, pemerintah melarang impor pupuk kimia yang membuat petani merugi.

Kondisi yang terseok-seok ini kemudian dihantam dengan dampak perang di Ukraina, yang mendorong harga pangan dan minyak meroket.

Sebagai upaya menangani krisis, Sri Lanka meminta bantuan India. Namun Wickremesinghe memperingatkan agar tidak mengharapkan India dalam hal ini.

Alih-alih, Sri Lanka hanya bisa menggantungkan harapan terakhir pada IMF. Sementara negosiasi IMF membutuhkan waktu panjang karena berbagai persyaratan dan kondisi.

Di samping itu, Sri Lanka juga telah meminta lebih banyak bantuan dari China. Pemerintah lain seperti AS, Jepang, dan Australia telah memberikan dukungan beberapa ratus juta dolar.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya