Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Serangan ke ACT Ditengarai untuk Tutupi Kasus-kasus Besar yang Libatkan Petinggi

RABU, 06 JULI 2022 | 10:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Masyarakat diimbau untuk melihat serangan isu terhadap lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari berbagai sudut. Sebab, diduga ada upaya memanfaatkan dana yang besar yang ada di ACT serta untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara.

"Sekarang ini serangan ke ACT karena punya dana besar. Tampaknya ada upaya untuk memanfaatkan dana ACT dengan pola-pola serangan isu-isu yang kurang jelas itu. Bisa jadi serangan itu sebagai settingan untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/7).

Karena, lanjut Koordinator Indonesia Bersatu ini, berbagai propaganda soal terorisme, HTI, ISIS, Khilafah, maupun FPI terus digembar-gemborkan dengan berbagai propaganda yang sebenarnya tidak berbahaya.


"Propaganda itu lebih karena mainan intelijen belaka. Soal FPI, misalnya. Banyak melakukan kerja-kerja sosial dan kemanusiaan. Bahkan setelah FPI dibubarkan, malah pemerintah kedodoran dalam mengatasi bencana di berbagai daerah," tutur Muslim.

"Padahal keberadaan FPI itu sangat membantu di berbagai (daerah) bencana, mulai dari Aceh, hingga ke berbagai bencana alam di berbagai daerah. Sekarang setelah FPI dibubarkan, pemerintah kebingungan, tidak mendapatkan mitra seperti FPI dalam mengatasi bencana alam dan bencana kemanusiaan," sambung Muslim.

Dengan adanya berbagai macam serangan dan tudingan ke ACT dengan isu-isu yang tidak jelas itu, menunjukkan betapa rapuhnya pemerintah dalam menangani sejumlah kasus besar di negeri ini.

"Kasus-kasus korupsi dan ketiadaan sumber dana untuk kelola pemerintahan maka akhirnya munculah settingan semacam isu ACT itu," pungkas Muslim.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya