Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Serangan ke ACT Ditengarai untuk Tutupi Kasus-kasus Besar yang Libatkan Petinggi

RABU, 06 JULI 2022 | 10:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Masyarakat diimbau untuk melihat serangan isu terhadap lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari berbagai sudut. Sebab, diduga ada upaya memanfaatkan dana yang besar yang ada di ACT serta untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara.

"Sekarang ini serangan ke ACT karena punya dana besar. Tampaknya ada upaya untuk memanfaatkan dana ACT dengan pola-pola serangan isu-isu yang kurang jelas itu. Bisa jadi serangan itu sebagai settingan untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/7).

Karena, lanjut Koordinator Indonesia Bersatu ini, berbagai propaganda soal terorisme, HTI, ISIS, Khilafah, maupun FPI terus digembar-gemborkan dengan berbagai propaganda yang sebenarnya tidak berbahaya.


"Propaganda itu lebih karena mainan intelijen belaka. Soal FPI, misalnya. Banyak melakukan kerja-kerja sosial dan kemanusiaan. Bahkan setelah FPI dibubarkan, malah pemerintah kedodoran dalam mengatasi bencana di berbagai daerah," tutur Muslim.

"Padahal keberadaan FPI itu sangat membantu di berbagai (daerah) bencana, mulai dari Aceh, hingga ke berbagai bencana alam di berbagai daerah. Sekarang setelah FPI dibubarkan, pemerintah kebingungan, tidak mendapatkan mitra seperti FPI dalam mengatasi bencana alam dan bencana kemanusiaan," sambung Muslim.

Dengan adanya berbagai macam serangan dan tudingan ke ACT dengan isu-isu yang tidak jelas itu, menunjukkan betapa rapuhnya pemerintah dalam menangani sejumlah kasus besar di negeri ini.

"Kasus-kasus korupsi dan ketiadaan sumber dana untuk kelola pemerintahan maka akhirnya munculah settingan semacam isu ACT itu," pungkas Muslim.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Bedakan Es Gabus dengan Spons Saja Tidak Bisa, Apalagi Ijazah Asli

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:09

Mendesak Pemberlakuan Cukai MBDK

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:03

Paling Ideal Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:21

MBG Lebih Mendesak, Lapangan Kerja Nanti Dulu Ya!

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:16

Eggi Sudjana Cs Telah Jadi Pelayan Kepentingan Politik Jokowi

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:11

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

PKR Tatap Pemilu 2029 Mengandalkan Kader Daerah

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:09

Kubu Jokowi akan Terus Lancarkan Strategi Adu Domba terkait Isu Ijazah Palsu

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:04

Ahmad Luthfi Menghilang saat Bencana Menerjang Jateng

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:38

Roy Suryo akan Laporkan Balik Eggi Sudjana Cs

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:15

Selengkapnya