Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Serangan ke ACT Ditengarai untuk Tutupi Kasus-kasus Besar yang Libatkan Petinggi

RABU, 06 JULI 2022 | 10:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Masyarakat diimbau untuk melihat serangan isu terhadap lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari berbagai sudut. Sebab, diduga ada upaya memanfaatkan dana yang besar yang ada di ACT serta untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara.

"Sekarang ini serangan ke ACT karena punya dana besar. Tampaknya ada upaya untuk memanfaatkan dana ACT dengan pola-pola serangan isu-isu yang kurang jelas itu. Bisa jadi serangan itu sebagai settingan untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/7).

Karena, lanjut Koordinator Indonesia Bersatu ini, berbagai propaganda soal terorisme, HTI, ISIS, Khilafah, maupun FPI terus digembar-gemborkan dengan berbagai propaganda yang sebenarnya tidak berbahaya.

"Propaganda itu lebih karena mainan intelijen belaka. Soal FPI, misalnya. Banyak melakukan kerja-kerja sosial dan kemanusiaan. Bahkan setelah FPI dibubarkan, malah pemerintah kedodoran dalam mengatasi bencana di berbagai daerah," tutur Muslim.

"Padahal keberadaan FPI itu sangat membantu di berbagai (daerah) bencana, mulai dari Aceh, hingga ke berbagai bencana alam di berbagai daerah. Sekarang setelah FPI dibubarkan, pemerintah kebingungan, tidak mendapatkan mitra seperti FPI dalam mengatasi bencana alam dan bencana kemanusiaan," sambung Muslim.

Dengan adanya berbagai macam serangan dan tudingan ke ACT dengan isu-isu yang tidak jelas itu, menunjukkan betapa rapuhnya pemerintah dalam menangani sejumlah kasus besar di negeri ini.

"Kasus-kasus korupsi dan ketiadaan sumber dana untuk kelola pemerintahan maka akhirnya munculah settingan semacam isu ACT itu," pungkas Muslim.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya