Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Serangan ke ACT Ditengarai untuk Tutupi Kasus-kasus Besar yang Libatkan Petinggi

RABU, 06 JULI 2022 | 10:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Masyarakat diimbau untuk melihat serangan isu terhadap lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari berbagai sudut. Sebab, diduga ada upaya memanfaatkan dana yang besar yang ada di ACT serta untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara.

"Sekarang ini serangan ke ACT karena punya dana besar. Tampaknya ada upaya untuk memanfaatkan dana ACT dengan pola-pola serangan isu-isu yang kurang jelas itu. Bisa jadi serangan itu sebagai settingan untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/7).

Karena, lanjut Koordinator Indonesia Bersatu ini, berbagai propaganda soal terorisme, HTI, ISIS, Khilafah, maupun FPI terus digembar-gemborkan dengan berbagai propaganda yang sebenarnya tidak berbahaya.


"Propaganda itu lebih karena mainan intelijen belaka. Soal FPI, misalnya. Banyak melakukan kerja-kerja sosial dan kemanusiaan. Bahkan setelah FPI dibubarkan, malah pemerintah kedodoran dalam mengatasi bencana di berbagai daerah," tutur Muslim.

"Padahal keberadaan FPI itu sangat membantu di berbagai (daerah) bencana, mulai dari Aceh, hingga ke berbagai bencana alam di berbagai daerah. Sekarang setelah FPI dibubarkan, pemerintah kebingungan, tidak mendapatkan mitra seperti FPI dalam mengatasi bencana alam dan bencana kemanusiaan," sambung Muslim.

Dengan adanya berbagai macam serangan dan tudingan ke ACT dengan isu-isu yang tidak jelas itu, menunjukkan betapa rapuhnya pemerintah dalam menangani sejumlah kasus besar di negeri ini.

"Kasus-kasus korupsi dan ketiadaan sumber dana untuk kelola pemerintahan maka akhirnya munculah settingan semacam isu ACT itu," pungkas Muslim.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya