Berita

Presiden Joko Widodo saat di pasar/Net

Politik

Aktivis 98 Khawatir Revolusi Rakyat Muncul Jika Harga Sembako Masih Tinggi

SELASA, 05 JULI 2022 | 10:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera menurunkan harga sembako demi menentramkan hati rakyat. Sebab, saat ini banyak rakyat kecil yang mengeluh akibat kenaikan harga sembako.

Aktivis Jaringan Nusantara (JN) Heri Sebayang bahkan khawatir akan muncul revolusi rakyat jika Presiden Joko Widodo tidak segera menurunkan harga-hara kebutuhan pokok.

"Pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang bisa menurunkan harga sembako," tegasnya kepada redaksi, Selasa (5/7).


Menukil hasil survei Litbang Kompas pertengahan Juni lalu, aktivis 98 ini mengurai bahwa 64,5 persen responden mengaku tidak puas kinerja pemerintahan Jokowi dalam bidang ekonomi.

Menurutnya, data ini merupakan lampu kuning buat pemerintahan Jokowi dalam menangani masalah ekonomi, terutama kenaikan harga sembako.

Atas dasar itu juga dia menyayangkan pergantian Menteri Perdagangan yang lebih bernuansa politik daripada niatan untuk perbaikan ekonomi.

"Harusnya di akhir kekuasaan Jokowi harus memberikan legasi yang baik dalam bidang ekonomi," jelas Heri.

Sebagai saran, Heri meminta dalam waktu dekat pemerintah bisa rutin melakukan operasi pasar. Misalnya dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor.

Pemerintah harus memastikan pasokan sembako dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat.

“Misalnya dengan menerapkan kebijakan 20 hingga 30 persen dari produksi harus dipasarkan di dalam negeri,” jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga harus melunasi berbagai janjinya kampanye 2014 dan 2019 di sisa waktu yang ada.

"Berbagai janji Jokowi 2014 dan 2019 belum teralisir secara baik," pungkas Heri.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Bedakan Es Gabus dengan Spons Saja Tidak Bisa, Apalagi Ijazah Asli

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:09

Mendesak Pemberlakuan Cukai MBDK

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:03

Paling Ideal Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:21

MBG Lebih Mendesak, Lapangan Kerja Nanti Dulu Ya!

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:16

Eggi Sudjana Cs Telah Jadi Pelayan Kepentingan Politik Jokowi

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:11

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

PKR Tatap Pemilu 2029 Mengandalkan Kader Daerah

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:09

Kubu Jokowi akan Terus Lancarkan Strategi Adu Domba terkait Isu Ijazah Palsu

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:04

Ahmad Luthfi Menghilang saat Bencana Menerjang Jateng

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:38

Roy Suryo akan Laporkan Balik Eggi Sudjana Cs

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:15

Selengkapnya