Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun/Net

Politik

DPR Minta Erick Thohir Bersih-bersih BUMN Perkebunan

SABTU, 02 JULI 2022 | 20:31 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menagih janji Erick Thohir untuk melakukan bersih-bersih pada BUMN di sektor perkebunan.

Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan, bersih-bersih juga perlu dilakukan oleh Erick Thohir dalam BUMN Perkebunan yakni seluruh PTPN. Dia menilai PTPN dari 1 hingga 14 perlu dilakukan audit internal baik dari sisi oprsional, kinerja dan laba ruginya.  

“Karena ada dugaan lebih besar biaya operasional dibanding pendapatannya, Dan itu saya duga semua dari kebijakn direksi-direksi dari BUMN Perkebunan itu sendiri,” kata Rudi dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/7).


Lebih lanjut, legislator dapil Sumatera Utara III ini mencontohkan adanya masalah di PTPN 3. Rudi mengaku menerima laporan ada dugaan jika anggaran pengeluaran dari BUMN tersebut banyak digelembungkan dan di mark up oleh para direksi.

Hal ini, menurut Rudi, bisa terjadi lantaran Dirutnya berkantor di Jakarta sehingga pengawasan yang dilakukan tak ketat.

“Menurut data dari beberapa lembaga masyarakat pemerhati kinerja PTPN 3, yang dilaporkan ke saya selaku Anggota DPR RI dari Sumut, diduga para SVPP atau selevel direktur memelihara kontraktor besar yang bernama Aseng dari Kota Galang dan memonopoli semua tender pengadaan di PTPN 3 melalui orang tersebut. Hal ini membuat pengusaha umkm kecil tidak bisa masuk untuk ikut tender dengan berbagai alasan,” papar Rudi.

“Ini membuat para bawahan SVVP menjalankan kebijakan yang diduga seperti di BUMN Garuda. Seperti membuat pengadaan pengadaan barang yang dikendalikan dan dimonopoli oleh 1 atau 2 orang saja dan di-mark up,” sambungnya.

Hal ini, jelas Rudi, sangat merugikan. Ia pun merasa para direksi ini seperti para raja-raja kecil yang bertindak seenaknya dan lupa jika BUMN itu milik negara dan rakyat Indonesia.

“Seperti yang dibilang Pak Erick, mereka ini merasa seperti raja-raja kecil. Maka itu perlu diaudit dan diperiksa BPKP. Nah jika ditemukan kerugian, saya juga berharap Jaksa Agung untuk segera menyelidiki dan memproses seperti Garuda. Jika semuanya terlaksana, maka BUMN yang bersih pastinya akan tercapai,” tutup Rudi.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya