Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun/Net

Politik

DPR Minta Erick Thohir Bersih-bersih BUMN Perkebunan

SABTU, 02 JULI 2022 | 20:31 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menagih janji Erick Thohir untuk melakukan bersih-bersih pada BUMN di sektor perkebunan.

Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan, bersih-bersih juga perlu dilakukan oleh Erick Thohir dalam BUMN Perkebunan yakni seluruh PTPN. Dia menilai PTPN dari 1 hingga 14 perlu dilakukan audit internal baik dari sisi oprsional, kinerja dan laba ruginya.  

“Karena ada dugaan lebih besar biaya operasional dibanding pendapatannya, Dan itu saya duga semua dari kebijakn direksi-direksi dari BUMN Perkebunan itu sendiri,” kata Rudi dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/7).


Lebih lanjut, legislator dapil Sumatera Utara III ini mencontohkan adanya masalah di PTPN 3. Rudi mengaku menerima laporan ada dugaan jika anggaran pengeluaran dari BUMN tersebut banyak digelembungkan dan di mark up oleh para direksi.

Hal ini, menurut Rudi, bisa terjadi lantaran Dirutnya berkantor di Jakarta sehingga pengawasan yang dilakukan tak ketat.

“Menurut data dari beberapa lembaga masyarakat pemerhati kinerja PTPN 3, yang dilaporkan ke saya selaku Anggota DPR RI dari Sumut, diduga para SVPP atau selevel direktur memelihara kontraktor besar yang bernama Aseng dari Kota Galang dan memonopoli semua tender pengadaan di PTPN 3 melalui orang tersebut. Hal ini membuat pengusaha umkm kecil tidak bisa masuk untuk ikut tender dengan berbagai alasan,” papar Rudi.

“Ini membuat para bawahan SVVP menjalankan kebijakan yang diduga seperti di BUMN Garuda. Seperti membuat pengadaan pengadaan barang yang dikendalikan dan dimonopoli oleh 1 atau 2 orang saja dan di-mark up,” sambungnya.

Hal ini, jelas Rudi, sangat merugikan. Ia pun merasa para direksi ini seperti para raja-raja kecil yang bertindak seenaknya dan lupa jika BUMN itu milik negara dan rakyat Indonesia.

“Seperti yang dibilang Pak Erick, mereka ini merasa seperti raja-raja kecil. Maka itu perlu diaudit dan diperiksa BPKP. Nah jika ditemukan kerugian, saya juga berharap Jaksa Agung untuk segera menyelidiki dan memproses seperti Garuda. Jika semuanya terlaksana, maka BUMN yang bersih pastinya akan tercapai,” tutup Rudi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Sinergi Polri-TNI-BIN Pilar Utama Jaga HUT RI Tetap Kondusif

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:04

Prabowo Diminta Alihkan Belanja Kurang Produktif ke Program Padat Karya

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:00

Puncak El Nino dan Ancaman Kekeringan di Indonesia

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:42

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp8,57 Miliar di Semester I-2026

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:30

Mengenal Sejarah Dan Makna Hari Pramuka Nasional 14 Agustus

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:21

Menimbang Pilkada Asimetris

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:03

Prabowo Targetkan Mobil Listrik Nasional Produksi Massal 2028

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:45

Mendes Yandri Tagih Tindak Lanjut Bareskrim soal Isu Hoaks Warung Tutup

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:40

Motor Listrik Pangkas Biaya Operasional Kurir Pos Indonesia hingga 67 Persen

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Janji Siapkan Motor Listrik dengan DP Nol dan Bunga Cicilan Rendah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:21

Selengkapnya