Berita

Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin pada 30 Juni 2022/Net

Dunia

Pakar: Naif Jika Berpikir Jokowi Mampu Menghasilkan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina

JUMAT, 01 JULI 2022 | 15:39 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pesimisme terhadap misi perdamaian Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia terus menggema di tengah tidak sedikitnya pujian dan harapan yang mengalir.

Sejumlah pengamat di dalam negeri cukup yakin jika Jokowi memiliki modal yang cukup untuk membantu Rusia dan Ukraina mencapai setidaknya gencatan senjata.

Tetapi pendapat berbeda dimiliki oleh David Engel, seorang diplomat Australia yang saat ini memimpin Australian Strategic Policy Institute (ASPI) Indonesia. Engel merupakan mantan duta besar Australia untuk Meksiko dan dua kali bertugas di kedutaan Australia di Jakarta.


"Penilaian terbaik dari kunjungan Widodo ke Kremlin bahwa dia benar-benar berpikir bisa menengahi bahkan gencatan senjata apalagi dialog, itu adalah naif dan tidak adil," kata Enger, seperti dimuat The Strategist.

Enger mengatakan, meski Jokowi mengatakan misi perdamaian tersebut dilakukan berdasarkan konstitusi, namun pada dasarnya ia adalah pemimpin sebuah negara yang bekerja untuk memenuhi kepentingan Indonesia dan dirinya sendiri. Salah satunya adalah sukses menyelenggarakan KTT G20 di Bali.

Hal itu dibuktikan lewat kunjungannya ke Jerman untuk menghadiri KTT G7. Setelah kunjungan tersebut, upaya negara-negara Barat untuk memblokir KTT G20 karena kehadiran Presiden Vladimir Putin mulai mereda.

Sejauh ini, Indonesia telah menolak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Indonesia juga dinilai memiliki kedekatan yang lebih besar pada Rusia.

"Betapapun adilnya Jokowi, pada dasarnya ia akan melayani kepentingan Rusia jauh lebih banyak daripada kepentingan Ukraina," tambahnya.

Sementara itu, Engel menyebut, Putin sendiri tampaknya memanfaatkan kunjungan Jokowi untuk tujuan propagandanya dan tidak benar-benar memberikan perhatian pada misi perdamaian yang dibawanya.

Sebagai salah satu pengimpor gandum terbesar di dunia, Indonesia memperoleh 25 persen pasokannya dari Ukraina pada 2021. Alhasil, invasi Rusia ke Ukraina sudah tentu mengganggu pasokan Indonesia.

Di samping itu, perang juga telah banyak berdampak pada lonjakan harga pangan hingga energi di Indonesia, yang dikhawatirkan dapat memicu protes yang lebih luas.

"Tujuan utama Widodo di Moskow kemungkinan besar adalah mengakhiri blokade efektif Rusia terhadap ekspor biji-bijian Ukraina," Engel berpendapat.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya