Berita

Ilustrasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina/Net

Politik

Beli BBM Subsidi Pakai MyPertamina, Rudi Hartono: Jangan Menyusahkan Rakyat!

KAMIS, 30 JUNI 2022 | 00:13 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Syarat pendaftaran melalui aplikasi MyPertamina atau website MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar perlu dipikirkan ulang oleh pemerintah.

Sebab tidak semua masyarakat Indonesia melek teknologi dan memiliki telepon pintar untuk mendaftar di MyPertamina.

“Selain mempertimbangkan soal penyaluran BBM bersubsidi, juga harus dipikirkan perlakuan kepada masyarakat yang HP-nya belum bisa mengunduh aplikasi MyPertamina,” kata Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun kepada wartawan, Rabu (29/6).


Pada dasarnya, kebijakan tersebut bagus demi memperlancar distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Namun kebijakan ini tentu butuh sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat.

"Selain itu, harus dipikirkan kepada masyarakat yang belum mempunyai HP atau bahkan daerahnya belum tersentuh internet,” ujarnya.

Lebih jauh politisi Nasdem ini mengatakan, kebijakan yang menyangkut hidup masyarakat luas harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Apalagi, tidak semua lapisan masyarakat mudah mengakses akun MyPertamina.

“Bayangkan masyarakat yang HP-nya belum Android yang bisa mengunduh aplikasi. Belum lagi kalau internetnya kurang lancar,” kritiknya.

Adapun kebijakan tersebut akan mulai berlaku per 1 Juli 2022. Kebijakan ini berlaku di 11 daerah, yaitu di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi.

Rudi yang merupakan wakil rakyat dapil Sumatera Utara III ini memastikan akan memantai implementasi kebijakan di daerah pemilihannya.

“Intinya, jangan sampai membuat kebijakan yang menyulitkan rakyat kecil dan di daerah,” tutupnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya