Besok, OSO dan Jajaran Pengurus Partai Hanura Sambangi KPK

Ketua Umum (Ketum) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) dan 54 pengurus partai akan datang ke Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (30/6). Kedatangannya itu untuk mendapatkan pembekalan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, sesuai dengan jadwal, Partai Hanura akan mendapatkan pembekalan antikorupsi pada esok hari pada pukul 09.00 WIB.

"Konfirmasi yang kami terima hingga sore ini kegiatan akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang beserta 54 pengurus partai. Selebihnya para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti kegiatan pembekalan secara daring," ujar Ipi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu petang (29/6).

OSO dan jajarannya kata Ipi, akan mendapatkan pembekalan antikorupsi dari Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Beberapa materi akan disampaikan oleh Alex, yaitu penguatan integritas, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi yang akan disampaikan oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

"Dalam kesempatan tersebut, Ketum Hanura juga akan menandatangani Deklarasi Bersama Integritas Partai Politik," kata Ipi.

Deklarasi tersebut kata Ipi, merupakan komitmen parpol untuk menginternalisasi dan membangun integritas internal parpol. Antara lain dalam hal menolak money politic, benturan kepentingan, suap, pemerasan, gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya; kesediaan sebagai role model dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; kesediaan untuk meningkatkan pengetahuan antikorupsi, pengembangan politik cerdas berintegritas melalui pembelajaran antikorupsi yang difasilitasi oleh Pusat Edukasi Antikorupsi KPK; dan terlibat secara aktif dalam gerakan antikorupsi di lingkungan partai politik.

"Dalam rangkaian kegiatan PCB 2022 ini, Hanura merupakan parpol ketujuh. Sebelumnya, KPK telah memberikan pembekalan antikorupsi kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari 6 parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, dan Golkar," pungkas Ipi.