Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/Net
PDI Perjuangan menegaskan tidak ada mahar politik dalam mencalonkan seseorang sebagai calon kepala daerah. Setidaknya, pencalonan Joko Widodo saat maju pilkada hingga pilpres sebagai contohnya. Kala itu, Jokowi menggunakan dana yang berasal dari rekening gotong royong.
Begitu kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di hadapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri di acara pembekalan antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin siang (27/5).
Awalnya, Hasto menjawab pernyataan Firli soal biaya politik berbiaya mahal. Hasto mengaku, PDIP sudah mencoba mengatasinya dengan cara membuat rekening gotong royong.
"Sehingga, beban pilkada itu tidak berada di calon, sekiranya ada penelitian-penelitian yang komprehensif, PDIP juga siap diadu dengan parpol lain. Karena, kami jelas bahwa tidak ada mahar politik, tetapi dengan melihat biaya pemilu yang besar, kami membuka inisiatif yang diatur dalam peraturan partai yang namanya rekening gotong royong," ujar Hasto.
Sebagai contoh kata Hasto, ketika Jokowi mencalonkan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, PDIP yang mencarikan dana untuk saksi.
"Bukan dari Pak Jokowi, begitu juga dari daerah-daerah lain. Jadi, calon kepala daerah itu memang menyerahkan dana ke dalam rekening resmi partai, tetapi dana ini kemudian dikembalikan lagi ke daerah untuk dana pemenangan pemilu," kata Hasto.
Hasto pun menjelaskan, dana saksi dan rata-rata jumlah gotong royong yang diberikan oleh kader partai dengan menggerakkan seluruh mesin politik partai, jauh lebih besar dari yang lain.
"Karena itulah, tidak bermaksud sombong, sekiranya dilakukan penelitian berapa dana yang dikeluarkan oleh setiap calon per parpol, karena kami mengedepankan kekuatan gotong royong, kami melakukan cara-cara gotong royong, termasuk juga dari pasangan calon," jelas Hasto.
Dengan demikian, ke depan kata Hasto, PDIP ingin mendorong penyempurnaan sistem politik agar pilkada bisa semurah-murahnya, termasuk Pileg dengan mengedepankan sistem proporsional tertutup.
"Sehingga, partai lah yang bergerak di depan, itu kartu suaranya akan kecil karena kartu suaranya itu hanya lambang partai. Demikian, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh KPK sendirian, partai punya tanggung jawab dan harus bergerak di depan," pungkas Hasto.
